outsourcing

Bagaimana Perhitungan Gaji Karyawan Outsourcing?

Selain karyawan tetap, perusahaan juga mengenal istilah karyawan outsourcing. Keberadaan karyawan outsourcing ini kerap menjadi pilihan perusahaan karena hanya dibutuhkan pada masa waktu tertentu saja dan tidak untuk berkaitan dengan pekerjaan utama perusahaan. Sebagaimana menurut Pasal 65 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, menyebutkan poin-poin jenis pekerjaan yang bisa dilakukan karyawan outsourcing yang pada intinya hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa, misalkan untuk keamanan, kebersihan, kurir, supir, petugas manajemen fasilitas, dan lain sebagainya.

 

A.     Karyawan Outsourcing

Outsourcing (alih daya) bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ya, karyawan outsourcing artinya bernaung di perusahaan penyalur sebelum ditugaskan ke perusahaan yang membutuhkan (klien/user). Pekerjaan yang diberikan bisa berupa sebagian pekerjaan saja atau bisa juga dengan sistem borongan. Untuk masa kerjanya bergantung pada jenis kontrak yang disepakati bersama perusahaan yang merekrut mereka.

Dalam kerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa ini melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawannya, lalu mereka menagih ke perusahaan klien. Karyawan outsourcing sendiri biasanya bekerja dengan sistem kontrak dengan perusahaan pengguna, bukan dengan perusahaan penyalur jasanya.

 

B.     Kelebihan dan Kekurangan Sistem Outsourcing

Sistem outsourcing bisa menguntungkan tetapi juga bisa merugikan baik dari sisi perusahaan atau dari sisi karyawan. Bagi perusahaan, merekrut karyawan outsourcing bisa menghemat anggaran pelatihan, mengurangi beban rekrutmen, dan lebih fokus mengurusi kegiatan inti bisnis. Sedangkan kekurangannya ialah informasi perusahaan yang rentan bocor keluar dan sistem kontrak singkat sehingga bisa merepotkan jika harus berganti karyawan outsourcing.

Bagi karyawan, sistem outsourcing tentu akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan tanpa harus memasukkan lamaran ke banyak tempat, mereka juga bisa lebih fleksibel mengembangkan diri karena tidak terikat status pekerja tetap, berpindah perusahaan juga bisa menambah relasi mereka. Namun, dibalik itu ada juga kekurangannya yaitu melemahkan posisi tawar, tidak ada jaminan kepastian kerja,  tidak ada jenjang karir, dan kesejahteraan yang rendah.

Ya, masalah kesejahteraan karyawan outsourcing sering menjadi pembahasan lantaran gaji yang dianggap kecil karena terlalu banyak dipangkas oleh perusahaan penyalur. Diambil dari finance.detik.com, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nawawi, mengungkapkan bahwa upah pekerja outsourcing dengan pekerja kontrak dengan posisi sama di Indonesia sangat timpang. Perbedaanya mencapai 30% lebih rendah. Itu baru dibandingkan dengan pekerja kontrak, jika dibandingkan dengan pekerja tetap maka akan jauh lebih besar lagi.

Lantas apakah benar pemangkasan gaji karyawan outsourcing itu diluar batas kewajaran? Bagaimana sebenarnya perhitungan gaji mereka?

 

Baca Juga : Mengenal Sistem Outsourcing yang Ada di Indonesia

 

C.     Perhitungan Gaji Karyawan Outsourcing

Masih diambil dari Detik.com, menurut Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Anta Ginting, perusahaan outsourcing tidak memotong gaji karyawannya karena mereka tetap menerima fee dari perusahaan pengguna tenaga kerja (user) setiap bulannya. Sedangkan para pekerja tetap mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa selain gaji sesuai UMP, perusahaan outsourcing diwajibkan membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada intinya, semuanya pekerjaan tentu memiliki upah sesuai kesepakatan bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa upah atau gaji dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, jika perusahaan outsourcing dengan karyawan telah menyepakati gaji 2 juta rupiah, maka perusahaan outsourcing akan meminta biaya dengan perusahaan user sebesar 1,8 kalinya atau Rp2.000.000,- x 1,8 = Rp3.600.000,-.

Lantas untuk apa Rp1.600.000,- nya? Ternyata sisanya itu akan diberikan kepada karyawan dalam bentuk lain seperti iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaa yang memang wajib dibayar, 1/12 dari gaji akan diakumulasikan untuk Tunjangan Hari Raya yang juga diambil dari sisa itu, dan fasilitas kesejahteraan lain yang diberikan perusahaan outsourcing.

Kesimpulannya, agar tidak merasa dirugikan setiap karyawan outsourcing selayaknya memahami regulasi dan peraturan yang ada. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf (c) UUK,  pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama, memperoleh hak (yang sama) atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerjaan di perusahaan pemberi kerja.

 

Baca Juga :  Ini Dia Perbedaan antara PKWT & PKWTT

 

Artinya, perlindungan upah dan kesejahteraan harus dimasukkan dalam perjanjian kerja anatara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Jika tidak dimuat dalam perjanjian kerja, maka perlindungan tersebut merujuk pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Apabila dalam peraturan perusahaan juga tidak diatur, maka perlindungan upah dan kesejahteraan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya pada pasal 88 ayat 3 UUK, yang menyatakan perlindungan upah pekerja meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiata diluar pekerjaan, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.