Free Application

PPh 23 Calculator (Services & Rent)

Calculate Income Tax Article 23 (PPh 23) on service transactions and non-building asset leases easily using Gross and Gross Up methods in compliance with the latest regulations in Indonesia.

Pajak Transaksi Vendor & Jasa

Apa Itu PPh 23 dan Siapa yang Wajib Memotongnya?

PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan selain yang sudah dipotong PPh 21 — misalnya jasa konsultan, jasa maintenance, sewa kendaraan, atau sewa peralatan kantor.

Berbeda dengan PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan, PPh 23 dipotong oleh perusahaan (sebagai pemberi penghasilan) saat membayar vendor, freelancer non-karyawan, atau pihak ketiga lain atas jasa dan sewa yang mereka berikan. Artinya, kewajiban memotong dan menyetorkan PPh 23 ini melekat pada bagian keuangan atau procurement perusahaan setiap kali ada transaksi dengan vendor.

Perbedaan Utama: Ingin menghitung pajak gaji karyawan tetap? Gunakan Kalkulator PPh 21 Bulanan atau Kalkulator PPh 21 Tahunan (A1).

Objek dan Tarif PPh 23 untuk Jasa & Sewa

Secara umum, objek PPh 23 yang paling sering ditemui perusahaan dalam operasional sehari-hari adalah:

Tarif 2%

Jasa Teknik & Konsultan

Jasa manajemen, jasa konsultasi bisnis, jasa teknik, jasa hukum, dan jasa lain sesuai PMK 141/2015.

Tarif 2%

Sewa Aset Non-Bangunan

Sewa kendaraan operasional, alat berat, mesin industri, dan peralatan kantor.

Tarif 15%

Bunga & Royalti

Penghasilan berupa bunga pinjaman non-bank, royalti hak cipta/paten, dan dividen tertentu.

Tarif PPh 23 dibedakan berdasarkan status kepemilikan NPWP pihak penerima penghasilan: tarif normal berlaku untuk penerima yang memiliki NPWP, sementara penerima yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi (dua kali lipat dari tarif normal).

Kenapa Sewa Tanah dan Bangunan Tidak Termasuk Kalkulator Ini?

Sewa tanah dan/atau bangunan (seperti sewa ruko, gudang, atau kantor) tidak dikenakan PPh 23, melainkan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dengan tarif tersendiri sebesar 10% dari nilai sewa. Karena skema penghitungan dan pelaporannya berbeda dari PPh 23, kalkulator ini secara khusus dirancang hanya untuk sewa aset non-tanah/bangunan agar hasilnya akurat dan tidak membingungkan pengguna.

Perlu Menghitung Pajak Sewa Ruko atau Gedung Kantor?

Gunakan kalkulator khusus PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk sewa tanah/bangunan dan jasa konstruksi.

Buka Kalkulator PPh 4(2)

Cara Menggunakan Kalkulator PPh 23 LinovHR

Pilih Status NPWP

Tentukan apakah vendor memiliki NPWP terdaftar atau non-NPWP (+100%).

Pilih Metode Pajak

Gross jika dipotong dari nilai tagihan, atau Gross Up jika ditanggung perusahaan.

Pilih Jenis Transaksi

Sesuaikan dengan jenis jasa (2%), sewa aset (2%), atau royalti/bunga (15%).

Masukkan Nominal

Isi total nilai transaksi atau tagihan bruto sesuai invoice vendor.

Hitung & Analisis

Lihat rincian potongan PPh 23 dan nilai bersih yang dibayarkan ke vendor.

Kelola Pajak Vendor & e-Bupot Perusahaan Lebih Cepat

Perusahaan Anda sering bertransaksi dengan banyak vendor? Software Payroll & HRIS LinovHR membantu otomatisasi e-Bupot dan pengelolaan PPh 21/23 secara terintegrasi. Arsipkan dokumen kontrak vendor di Document Management System (DMS) atau cek perbandingan kami di LinovHR vs Talenta.

Jadwalkan Demo

Tanya Jawab Populer

Pertanyaan Seputar PPh 23

Panduan lengkap seputar kewajiban pemotongan PPh 23 untuk transaksi vendor, jasa profesional, dan sewa aset.

Apa bedanya PPh 21 dan PPh 23?

PPh 21 dikenakan atas penghasilan karyawan tetap dari pemberi kerja, sedangkan PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan yang diterima pihak ketiga seperti vendor, konsultan, atau penyedia jasa lain di luar hubungan kerja karyawan-perusahaan.

Siapa yang bertanggung jawab memotong dan menyetorkan PPh 23?

Pihak yang membayarkan penghasilan (dalam hal ini perusahaan sebagai pemberi kerja/klien) wajib memotong PPh 23 saat melakukan pembayaran ke vendor, kemudian menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya melalui bukti potong.

Apakah freelancer atau individu bisa dikenakan PPh 23?

Bisa, selama penghasilan yang diterima berasal dari jasa yang termasuk objek PPh 23 (bukan hubungan kerja sebagai karyawan tetap). Jika freelancer tersebut berstatus sebagai karyawan tetap yang menerima gaji rutin, maka yang berlaku adalah PPh 21, bukan PPh 23.

Kenapa tarif PPh 23 untuk pihak tanpa NPWP lebih tinggi?

Ketentuan ini bertujuan mendorong kepatuhan administrasi perpajakan. Pihak yang belum memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal PPh 23, sehingga penting bagi perusahaan memastikan status NPWP vendor sebelum melakukan pembayaran.

Apakah sewa mobil kantor termasuk objek PPh 23?

Ya, sewa kendaraan termasuk dalam kategori sewa aset selain tanah dan bangunan, sehingga menjadi objek PPh 23, berbeda dengan sewa ruko atau gedung yang masuk kategori PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

Apakah hasil kalkulator ini bisa langsung dipakai sebagai bukti potong resmi?

Tidak. Hasil dari kalkulator ini adalah simulasi estimasi untuk membantu perencanaan anggaran dan pembayaran vendor. Bukti potong resmi (bukti potong PPh 23/e-Bupot) tetap perlu diterbitkan melalui sistem pelaporan pajak yang sah. Anda dapat mengelola arsip digital bukti potong secara rapi dengan Document Management System (DMS) LinovHR.

Apa yang dimaksud dengan metode Gross Up pada PPh 23?

Pada metode Gross Up, perusahaan menanggung tambahan tunjangan pajak sebesar PPh 23 terutang, sehingga vendor tetap menerima nilai transaksi secara penuh tanpa potongan pajak. Metode ini biasanya dipakai saat kontrak kerja sama mensyaratkan vendor menerima pembayaran bersih (nett).

Apakah PPh 23 berlaku untuk transaksi dengan vendor luar negeri?

Tidak. Transaksi dengan wajib pajak luar negeri umumnya dikenakan PPh Pasal 26, bukan PPh 23. Kalkulator ini dirancang khusus untuk transaksi dengan wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap.

Ekosistem Aplikasi Gratis LinovHR