Memberikan gaji sudah menjadi kewajiban perusahaan kepada karyawan. Pemerintah memberikan regulasi khusus penggajian dengan menetapkan UMR (Upah Minimum Regional) agar para perusahaan tidak memberikan gaji semena-mena untuk karyawan.
Namun, masih banyak perusahaan yang membayarkan gaji para karyawan dibawah UMR.
Apakah hal ini masih dianggap lumrah? Atau malah bisa menjadi bumerang hingga kena sanksi bagi pihak perusahaan? Mari kita cari tahu jawabannya!
Regulasi Penggajian dalam Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Pasal (81) ayat (25) tentang Cipta Kerja yang memperbaharui Pasal (88E) ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minum yang sudah disesuaikan oleh pemerintah.
Dari dasar hukum tersebut, sudah jelas jika perusahaan diwajibkan membayar UMR sesuai di tempat perusahaan itu berdiri.
Jika pun perusahaan sedang mengalami masalah finansial sehingga berpengaruh kepada penggajian karyawan, maka perusahaan dapat melakukan penangguhan pembayaran gaji maksimal 12 bulan dan harus memusyawarahkannya dengan karyawan.
Lewat dari 12 bulan, perusahaan harus memberikan gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Apa Saja Perbedaan UMR, UMK, dan UMP?
Sanksi Perusahaan yang Mebayarkan Gaji di Bawah UMR
Perusahaan yang membayarkan gaji di bawah UMR akan mendapatkan sanksi pidana dengan denda. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam UU Cipta Kerja Pasal (81) ayat (63) yang mengubah Pasal (185) ayat (1) Ketenagakerjaan dengan bunyi:
“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.”
Kesimpulan
Dari penjelasan diatas, sudah seharusnya perusahaan memberikan gaji karyawan sesuai dengan (Upah Minimum Provinsi) yang memang ditetapkan pemerintah sesuai pada provinsi masing-masing. Ada sanksi yang harus diterima perusahaan jika perusahaan tetap nekat membayarkan gaji di bawah UMR.
Sementara bagi perusahaan yang mengalami masalah finansial, perusahaan dapat menangguhkan pembayaran gaji dengan durasi maksimal 12 bulan dan harus ada kesepakatan dari para karyawan. Oleh karenanya perusahaan harus memahami segala regulasi terkait penggajian sehingga terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
Tak jarang kerumitan dalam pengelolaan gaji membuat perusahaan melakukan kesalahan hitung atau input dan akhirnya merugikan pihak karyawan dan perusahaan itu sendiri. Agar pengelolaan gaji tetap berjalan lancar, maka perusahaan dapat mempercayakan pengelolaan gaji kepada jasa payroll LinovHR.
Mengapa harus jasa payroll dari LinovHR? Inilah beberapa keunggulan dari jasa payroll dari LinovHR!
- Aman dan akurat. Perhitungan adalah hal penting dalam seluruh proses penggajian. LinovHR akan memproses berbagai komponen gaji mulai dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pajak penghasilan, tunjangan, dan lainnya dengan akurat. Aspek keamanan pun tak boleh dilewatkan. Sehingga LinovHR juga menjamin keamanan data karyawan yang bersifat konfidensial.
- Ditangani Oleh Ahlinya. Payroll specialist dari LinovHR ditangani oleh para profesional berpengalaman yang sudah membantu pengelolaan payroll dari banyak perusahaan di berbagai industri. Dibuktikan dengan 13000 karyawan karyawan yang sudah ditangani oleh LinovHR!
- Otomatisasi Data Payroll. Para client jasa payroll LinovHR dapat mengirimkan data penggajian kepada LinovHR secara online melalui otomatisasi data. Oleh karena itu, perusahaan dapat memeriksa data payroll kapan saja dan di mana saja melalui otomatisasi data tersebut.
- Membantu Pengelolaan Laporan. Adanya laporan penggajian berguna sebagai landasan pengambilan keputusan atau bahan evaluasi. LinovHR juga membantu penyusunan laporan penggajian dengan kustomisasi tampilan sesuai kebutuhan user.
- Tersedia Layanan Konsultasi Pajak. Selain proses perhitungan gaji, perhitungan pajak penghasilan atau dikenal sebagai PPh 21 adalah hal lain yang tak kalah rumitnya. Untuk mengatasi hal ini, LinovHR menyediakan layanan konsultasi pajak yang dapat membantu HRD mempelajari segala kewajiban terkait perpajakan penghasilan supaya perusahaan dapat memenuhi kewajibannya.
Nah, kini Anda jauh lebih paham mengenai regulasi membayar gaji di bawah UMR, bukan? Untuk lebih lengkap mengenai jasa payroll LinovHR, ketuk tautan berikut ini!
