Apakah Anda tahu berapa UMP di setiap provinsi di Indonesia? Apakah jumlah  UMP di DKI Jakarta  yang lebih tinggi daripada provinsi lain?

Uniknya, provinsi DKI Jakarta memiliki semboyan Jaya Raya. Provinsi DKI Jakarta berdiri pada tanggal 10 Februari 1965 berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1961 dengan beribukota di kota Jakarta. DKI Jakarta memiliki 1 kabupaten, 5 kotamadya, 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan 267 desa. Mayoritas orang dari provinsi lain sering pindah ke Jakarta untuk bertempat tinggal dan mencari pekerjaan yang layak.

Berkaitan dengan perkembangan sektor perekonomian, Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu dari 34 provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017. Hasil survei dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menunjukkan bahwa UMP tahun 2017 di Jakarta telah mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu sebesar 8,25%.

Nah, LinovHR akan sharing mengenai definisi UMP, penetapan UMP, dan perbandingan UMP di provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain.

 

Definisi UMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi. UMP juga adalah standar minimum yang digunakan pelaku industri untuk memberi upah kepada pegawai atau karyawan di dalam usaha kerja.

 

Penetapan UMP

Penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak setiap tanggal 1 November. Penetapan UMP ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh atau pekerja dan juga melindungi buruh atau pekerja dan seluruh masyarakat agar memperoleh kehidupan yang layak dan baik.

Penetapan UMP tahun 2017 ditetapkan menggunakan rumus Perhitungan Upah Minimum : UMn = UMt + {UMt x (Inflasi + % Δ PDBt)}

Keterangan:

Inflasi = inflasi nasional; PDB = Pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto), dimana data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional PDB diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik). Besaran PDB tahun 2016 di DKI Jakarta terdiri dari inflasi nasional sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%. Hal ini berarti bahwa UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07% + 5,18% yaitu 8,25%.

 

Perbandingan UMP

Perbedaan jumlah nominal UMP 2017 pada 34 provinsi di Indonesia dikarenakan adanya penyesuaian dengan angka kehidupan layak, biaya hidup masyarakat dan harga kebutuhan pokok di masing-masing provinsi. Jumlah UMP tahun 2016 dan 2017 di DKI Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan dengan keempat provinsi tersebut. Namun, berdasarkan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jumlah kenaikan UMP di DKI Jakarta yang tidak lebih tinggi.

 

Tabel perbandingan UMP Jakarta

Kenaikan UMP ini terjadi pada 4 dari 34 provinsi berdasarkan formula pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Jadi, UMP di Jakarta berada pada urutan ke-5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use theseHTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>