Gaji dibawah UMR

Menariknya, hingga 11 April 2017 terdapat 9,7 juta Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan SPT orang pribadi. Hal ini membuktikan rasio kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 58,74% pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 63,15%. Menurut Anda, apa yang menjadi rahasia di balik peningkatan kepatuhan WP tersebut?

Jawabannya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengubah sistem penerapan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem PTKP dapat dihitung sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Artinya, PTKP bersifat regional.

Hal ini membuktikan bahwa PTKP secara zonasi dinilai lebih tepat sasaran dan mampu mempengaruhi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Sehingga dapat menghindari penurunan penerimaan pajak di daerah-daerah yang UMP-nya rendah.

 

Baca juga :Napak Tilas Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta

 

Kali ini LinovHR share sedikit mengenai definisi dan ketentuan besaran PTKP.

 

Definisi PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan sampai jumlah tertentu yang tidak dikenai pajak (non-taxable income) karena digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang akan menjadi objek pajak (minimum standard of living/subsistence level allowances).

PTKP disesuaikan dengan memperhitungkan harga kebutuhan pokok, dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan DPR. Dengan kata lain, Upah Minumum Regional (UMR) dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menyusun PTKP.

 

Baca Juga: https://www.linovhr.com/kenaikkan-ptkp-tahun-2016/

 

Ketentuan Besaran PTKP

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini berada pada angka Rp 4,5 juta. Hal tersebut diatur di Pasal 7 UU PPh dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan dan kondisi ekonomi. Pemerintah menetapkan kenaikan PTKP WP Orang Pribadi menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga sehingga mendorong konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di samping kenaikan itu, DJP juga mengatur tambahan WP Kawin sebesar Rp 4.5 juta per tahun, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp 54 juta per tahun serta tambahan untuk setiap tanggungan lain sebesar Rp 4,5 juta per tahun.

Selain itu, LinovHR juga menjawab pertanyaan yang berisi ‘’Anda baru mempunyai NPWP untuk pembuatan rekening. Gaji Anda di bawah UMR Jakarta, apakah harus membayar pajak dan melaporkan SPT PPh Orang Pribadi?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

  1. Jika Anda sebagai Wajib Pajak yang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni Rp 4,5 juta per bulan, maka dengan memiliki NPWP, Anda tidak perlu membayar pajak dan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

  2. Jumlah yang Anda terima di bawah UMR Jakarta sangat jelas. Hal ini berarti jumlah gajinya masih lebih rendah dari batasan PTKP Rp 4,5 juta per bulan untuk WPOP dengan status tidak menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Berhubung jumlah penghasilan Anda selama satu tahun pajak tidak melebihi batasan PTKP, maka Anda sebagai pemegang NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dengan informasi yang diatas, kita bisa tahu apakah kita termasuk Wajib pajak atau tidak jika dilihat dari berapa penghasilan yang kita dapatkan. Untuk mempermudah anda dalam mengelolah data-data payroll seperti gaji, tunjangan, PPh 21 Karyawan dan lain sebagainya, Aplikasi Payroll berbasis Web LinovHR Cloud dapat membantu anda dalam memperbaiki sistem di perusahaan anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use theseHTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>