demokrasi terpimpin

Demokrasi Terpimpin: Kelebihan & Kekurangan Serta Sejarahnya di Indonesia

Indonesia adalah negara besar yang pernah melewati berbagai lintasan sejarah. Bahkan sejarah yang ada sangat panjang apabila dirunut kembali ke era kerajaan, kejayaan Majapahit, era kolonialisme, sampai era pasca proklamasi.  Namun pada ulasan ini lebih menitik beratkan pada era Demokrasi Terpimpin yang memiliki rentang waktu antara tahun 1959 sampai dengan 1965. 

 

Sekilas Mengenai Sejarah Demokrasi terpimpin di Indonesia

Pengertian demokrasi terpimpin adalah tahapan baru setelah era demokrasi liberal atau lebih dikenal sebagai demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. 

Ketika masa demokrasi parlementer terdapat banyak sekali partai politik. Pada awalnya sistem ini terlihat baik karena seluruh suara mampu diakomodir. 

Namun ternyata banyak perdebatan yang terjadi. Bahkan kabinet pun sering berganti. Konflik politik memanas karena banyak perlawanan di berbagai daerah karena banyaknya aspirasi. Akhirnya program pemerintah banyak yang sulit berjalan karena berbagai permasalahan ini. 

Sampai kemudian tibalah pada Pemilu 1955 dimana kemudian dibentuk dewan konstituante. Dewan konstituante memiliki tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru dengan tujuan menggantikan UUD 1950 yang pada saat itu digunakan. 

Soekarno mengusulkan untuk kembali kepada UUD 1945, namun kurang dari ⅔ anggota Dewan Konstituante yang menyetujui usulan tersebut. Melihat berlarut-larutnya masalah ini, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante. 

Ini semua kemudian mengakhiri era Demokrasi Parlementer dimana parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan kemudian Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. 

 

Baca Juga: Pengertian dan Contoh Akulturasi Budaya di Indonesia

 

Ciri Demokrasi Terpimpin

Pada awalnya sistem demokrasi ini memiliki konsep yang sangat baik. Yaitu demokrasi yang dipimpin oleh semangat gotong royong dalam permusyawaratan seperti yang diusung pada Pancasila sila ke empat. 

Namun saat berjalannya kepemimpinan justru banyak praktek kepemimpinan yang menjadikan presiden sebagai pusat dari segala keputusan. Dimana hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan konsep dasar dari demokrasi itu sendiri. 

Berikut adalah ciri demokrasi terpimpin yang terjadi di Indonesia:

 

1. Terbatasnya Peran Partai Politik

Berbeda dengan era demokrasi parlementer dimana parlemen dan partai memiliki keleluasaan, hal tersebut tidak terjadi pada era demokrasi dibawah pemerintahan Presiden Soekarno. 

Di masa ini partai politik lebih berfungsi sebagai pendukung kebijakan presiden. Saat penunjukan jabatan pun tidak diambil dari dalam partai politik. 

 

2. DPR-GR

DPR-GR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dimana DPR-GR hanya bagaikan kepanjangan tangan presiden. Langkah dan kekuasaan parlemen benar-benar dibatasi. Sebab bahkan penunjukan anggota DPR-GR ini pun dilakukan oleh presiden.

 

3. Dominasi Presiden

Cita-cita membenahi sistem Demokrasi Parlementer yang penuh hiruk pikuk politik dengan Demokrasi Terpimpin ternyata berujung pada kekuasaan presiden yang sangat dominan. 

Presiden menempati posisi kekuasaan tertinggi. Apabila ada suara yang menentang atau kontra dengan presiden maka dengan mudah dapat diabaikan. 

 

Baca juga: Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh

 

4. Terbelenggunya Kebebasan Pers

Corong suara masyarakat yaitu pers menjadi sangat terkekang pada era ini. Aspirasi dan suara kritikan dari masyarakat tidak dapat tersampaikan melalui media-media berita dan pers kala itu. 

Pada masa-masa ini pula mulai terjadi penutupan surat kabar atau media yang cenderung bertentangan dengan presiden. 

 

5. Sentralisasi Kekuasaan

Jalannya pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki suara atau otonomi yang cukup untuk menjalankan kebijakan yang paling sesuai menurut kebutuhan daerahnya. 

Selain itu karena partai politik seolah tidak berkuasa maka sistem check and balance juga menjadi tidak berimbang. Seluruhnya berada di pucuk pimpinan yaitu presiden. 

 

Baca Juga: Pengertian dan Sejarah Koperasi di Indonesia

 

Tujuan Demokrasi Terpimpin

Apa tujuan dari dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin? 

 

  • Mengembalikan kestabilan politik akibat suara parlemen dan partai politik yang selalu berseteru dan berbeda pendapat. 
  • Mengembalikan kekuasaan presiden yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai kepala negara semata. 
  • Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi dari Demokrasi Parlementer yang sering mengalami ketidakstabilan politik. 

 

Memang pada dasarnya cita-cita awal demokrasi terpimpin adalah agar kondisi negara dan pemerintahan dapat lebih mulus. Dengan pengambil keputusan tertinggi adalah presiden. Namun tentu saja apapun sistem yang digunakan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan.

 

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sistem Demokrasi Terpimpin:

 

1. Kelebihan 

  • Kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara dan pemerintahan
  • Konflik dan perbedaan pendapat dapat diminimalisir dengan keputusan cepat dari seorang presiden.
  • Terbentuknya banyak lembaga kenegaraan yang dapat mendukung kebijakan seperti DPR-GR, MPRS, dan lain sebagainya
  • Penataan kembali segala kekisruhan politik, militer, kegiatan ekonomi dan ideologi yang sebelumnya sangat riuh rendah

 

2. Kekurangan

  • Penyelewengan kekuasaan presiden sehingga kekuasaan presiden berubah mendekati pemerintahan otoriter
  • Tidak berjalannya konstitusi sesuai amanat UUD 1945. Walaupun presiden mencanangkan UUD 1945 namun pada prakteknya banyak amanat UUD yang tidak terlaksana seperti upaya mensejahterakan rakyat dan praktek pemerintahan yang jauh dari semangat gotong royong. 
  • Muncul ide ideologi yang sesungguhnya harus banyak dipertimbangkan terlebih dahulu. Contohnya adalah penyatuan tiga ideologi besar yaitu nasionalis, Islam dan komunis yang disingkat menjadi Nasakom. Ketiga ideologi ini terlalu prematur untuk disatukan sebelum adanya pertimbangan matang. 
  • Kebebasan berpendapat tidak terakomodasi dengan baik karena suara pers dan suara parlemen yang tidak sejalan dengan mudah diabaikan. 

 

Demokrasi Terpimpin salah satu kisah bangsa Indonesia. Dari sejarah ini Anda dapat memetik pesan bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat dan dominan pada satu sosok tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, itu adalah bagian dari sejarah Indonesia. 

Demokrasi terpimpin merupakan salah satu perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sangat penting untuk dicatat. Sebab kita semua dapat memetik banyak pelajaran dari masa lalu, agar kita tahu bagaimana cara bertindak sebagai pemimpin baik di lingkungan bisnis maupun di keluarga.

Mari petik pelajaran penting bahwa sebesar apapun kekuasaan, harus ada keseimbangan antara pengambilan keputusan dengan keterbukaan menerima pendapat dari berbagai pihak. Semoga ulasan singkat demokrasi terpimpin di atas dapat menambah wawasan Anda tentang Indonesia!