pajak tenaga kerja asing

Pajak Tenaga Kerja Asing: Tarif dan Contoh Perhitungannya

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara. Tak hanya warga domestik yang dikenakan pajak. Namun, tenaga kerja asing yang bekerja di suatu negara pun diharuskan membayar pajak. Lalu, bagaimana besaran tarif dan cara melakukan perhitungannya? Simak artikel di bawah ini.

 

Dasar Regulasi Pajak untuk Tenaga Kerja Asing

Mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) adalah hal yang lumrah dilakukan perusahaan untuk menunjang kinerja. Biasanya, TKA direkrut untuk memenuhi kebutuhan atas suatu peran yang tak bisa dipenuhi oleh karyawan asal lokal. 

Berdasarkan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, siapapun individu yang memperoleh pendapatan di suatu negara, maka patut untuk membayar pajak penghasilan. Maka dari itu, Pemerintah mengatur kebijakan untuk mempekerjakan TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Adapun tujuan dari pembuatan peraturan tersebut untuk mengawasi para pelaku bisnis untuk lebih selektif dalam memilih TKA. Pemerintah pun menganjurkan bahwa TKA tidak diperkenankan untuk mengisi posisi penting di perusahaan, salah satunya divisi personalia.

Dalam penerapannya, pengenaan pajak penghasilan tenaga kerja asing terbagi dalam 2 jenis. Pertama termaktub dalam aturan UU NO. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (4).

Aturan tersebut menyimpulkan, bahwa warga asing yang bekerja di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Selain itu, perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak asing pun akan diwajibkan membayar PPh 26.

Sedangkan, bila tenaga asing telah bekerja lebih dari 183 hari atau satu tahun maka dikenakan pasal 21. Selain itu, TKA yang menetap dan memiliki usaha di Indonesia, pun berkewajiban memenuhi PPh 21.

 

Tarif Pajak Tenaga Kerja Asing untuk PPh 26 dan PPh 21

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, peraturan pajak untuk tenaga asing  terbagi menjadi 2 jenis. Masing-masing jenis tersebut memiliki tarif dan cara perhitungannya sendiri. Berikut LinovHR sajikan tarif untuk keduanya.

 

Tarif Pajak TKA PPh 26

Dalam kebijakan aturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat (1), disebutkan bahwa penghasilan  bruto tenaga kerja asing baik dari menyelenggarakan usaha, bekerja, dan sejenisnya, akan dipotong sebesar 20%.

Selain itu, ada pula ketentuan tambahan tarif pungutan untuk negara yang menandatangani tax treaty atau dikenal dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia. Artinya, negara-negara tersebut akan terkena tarif lebih rendah dari 20%.

Jadi, rumus hitungan PPh 26 untuk tenaga asing, yaitu:

  • Penghasilan bruto TKA x 20%
  • Penghasilan Bruto x tarif tax treaty (negara yang menandatangani pajak berganda)

 

Tarif Pajak TKA PPh 21

Syarat utama untuk tenaga asing yang terkena PPh 21, ialah telah bekerja selama 183 hari atau selama satu tahun, serta hendak bertempat tinggal di Indonesia. Lalu, jika ingin bertinggal di Indonesia, perlu memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kerja.

Untuk diberikan kewajiban PPh 21, TKA pun harus memiliki pendapatan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yaitu Rp 54.000.000  per tahun atau Rp 4.500.000 setiap bulan.

 

Contoh Kasus Perhitungan Pajak Tenaga Kerja Asing 

Berikut terdapat contoh cara menghitung pajak TKA baik menggunakan ketentuan PPh 26 maupun PPh 21.

 

Cara Menghitung Tarif Pajak TKA dengan PPh 26

Robert adalah tenaga asing dari negara yang tidak menandatangani tax treaty dengan negara Indonesia. Dirinya bekerja dalam jangka waktu kurang dari 183 hari. Di bulan Januari 2020, ia menerima gaji US$ 3,200. 

Berdasarkan kurs Menteri Keuangan saat pemotongan adalah sebesar Rp 14.000 per US$ 1.00. Jadi perhitungan PPh 26 nya, yaitu:

  • Pendapatan bruto gaji Robert sebulan= US$ 3,200 x Rp 14.000

        = Rp 44.800.000

  • Tarif PPh 26= 20% x Rp 44.800.000    = Rp 8.960.000  

Jadi, besaran potongan pajak Robert menurut PPh 26 sebesar Rp 8.960.000.

Baca Juga: Cara Daftar Antrian Online Mudah di Kunjung.pajak.go.id

 

Cara Menghitung Tarif Pajak TKA dengan PPh 21

Michael Shumacher adalah warga negara Jerman yang bekerja sebagai TKA sejak bulan Oktober 2017. Ia bekerja hingga akhir tahun 2017. Michael mendapat gaji Rp 25.000.000 per bulan. Dirinya tidak memiliki tanggungan apapun dan belum menikah. 

Berikut cara menghitung PPh 21 untuk Oktober 2017:

  • Gaji per bulan = Rp 25.000.000
  • Dikurangi Biaya jabatan sebesar 5 % = Rp 25.000.000 x 5% = Rp 1.250.000
  • Pendapatan neto sebulan = Rp 25.000.000 – Rp 1.250.000 = Rp 23.750.000.
  • Pendapatan neto 3 bulan = Rp 23.750.000 x 3 = Rp 71.250.000
  • Penghasilan neto 12 bulan = Rp 23.750.000 x 12 = Rp 285.000.000

 

Penerapan PTKP

Status tak menikah dan tanpa tanggungan : Rp 54.000.000

PKP disetahunkan : Rp 285.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 231.000.000.

PPh 21 disetahunkan juga

– (5% x Rp 50.000.000) + (15% x Rp 181.000.000) = Rp 2.500.000 + Rp 27.150.000

= Rp 29.650.000.

 

PPh 21 terutang tahun 2017= 3/12 x Rp 29.650.000 

= Rp 7.412.500.

 

PPh 21 terutang bulan Oktober 2017= ⅓ x Rp 7.412.500

= Rp 2.470.833.

 

Jadi, PPh 21 bulan Oktober 2017 Robert sebesar Rp 2.470.833 dan Rp 7.412.500 setahun.

 

Permudah Manajemen Perhitungan Pajak Tenaga Kerja Asing Bersama LinovHR

Mengelola hitungan pajak karyawan dinilai cukup rumit dan kompleks. Terlebih bila perusahaan Anda memiliki karyawan dalam jumlah besar serta memiliki tenaga kerja asing.

Namun, masalah tersebut dapat Anda atasi dengan menggunakan Software dari LinovHR. Melalui Modul Payroll, manajemen pajak karyawan dapat terkelola dengan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Modul Payroll dari LinovHR pun memiliki fitur unggulan berupa penyesuain currency (mata uang). Jadi, setiap tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan Anda, dapat digaji sesuai dengan mata uang asal negara mereka.

Tertarik untuk menggunakan Modul Payroll dari LinovHR? Mari hubungi tim kami segera!