Regulasi Kepegawaian

Berbagai Macam Regulasi Kepegawaian dan Keuntungannya untuk Perusahaan

Regulasi kepegawaian adalah hal yang penting. Tanpa regulasi, tidak ada aturan hitam di atas putih mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan juga pegawai. Selain mengatur hak dan kewajiban, regulasi juga membuat pegawai bekerja dan bertindak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

Ada banyak macam regulasi, mulai dari mengatur masalah scope pekerjaan, gaji, cuti, dan masih banyak lainnya. Semua macam regulasi tersebut dibuat di tangan pemimpin, dalam hal ini bisa pemerintah atau juga perusahaan itu sendiri.

Lalu, seperti apa regulasi kepegawaian yang ada di Indonesia dan seperti apa keuntungan dari adanya regulasi kepegawaian? Mari simak dalam artikel LinovHR ini!

 

Macam-macam Regulasi Kepegawaian

macam macam regulasi kepegawaian
macam-macam regulasi

 

Regulasi kepegawaian adalah suatu peraturan yang mengikat dan dijadikan standar perilaku atau bertindak dalam bekerja. Dengan adanya regulasi ini, pegawai mempunyai aturan yang jelas dalam pengaturan pekerjaan serta hak dan kewajiban mereka.

Saat ini, ada bermacam-macam regulasi kepegawaian yang dikeluarkan pemerintah sebagai pedoman para pengusaha dan perusahaan. Berikut ini beberapa di antaranya.

 

1. Keputusan Presiden

Tahukah Anda, saat ini Keputusan Presiden atau Keppres digunakan sebagai acuan bagi terlaksananya regulasi kepegawaian yaitu Nomor 99 Tahun 2000 (302) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural. 

Keppres ini mengatur tunjangan yang menjadi hak pegawai pada jabatan struktural. Aturan ini dibuat untuk menghargai segala kinerja pegawai dalam bekerja dan menjadi motivasi tersendiri untuk terus produktif selama bekerja.

 

2. Peraturan Pemerintah

Tidak hanya Keppres, peraturan pegawai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (110) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Regulasi ini mengatur secara tertulis mengenai aturan yang harus ditaati dan larangan yang harus dihindari oleh setiap pegawai negeri sipil.

Selain itu, regulasi ini juga berisi konsekuensi yang akan diterima pegawai bila melanggar atau melakukan tindakan indisipliner.

 

3. Peraturan Menteri

Regulasi kepegawaian juga dikeluarkan oleh kementerian. Untuk para PNS, regulasi akan mengikuti Kemenpan RB dan kementerian tempat mereka ditempatkan. Namun, untuk pegawai swasta, regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Salah satu contoh peraturan menteri adalah Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

 

4. Undang-Undang

Undang-undang yang dirumuskan DPR dan ditetapkan Presiden juga menjadi regulasi yang sah dan harus ditaati. Salah satu regulasi kepegawaian Undang-undang bisa Anda lihat di Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

 

5. Regulasi yang Dibuat Perusahaan

Seperti yang sudah disinggung di atas, perusahaan juga bisa mengeluarkan regulasi. Biasanya regulasi yang dikeluarkan perusahaan bersifat internal dan dibuat untuk menjaga kedisiplinan serta mengarahkan pegawai.

 

Baca Juga: Memahami Arti Regulasi, Dari Pengertian, Jenis Hingga Fungsinya

 

Tujuan dari Regulasi Kepegawaian

Regulasi tidak dibuat secara asal. Setiap regulasi kepegawaian dibuat dengan memperhatikan lingkungan dan juga pekerja itu sendiri. Dengan begitu, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan.

Selain membuat pegawai mengetahui apa hak dan kewajibannya, ada sejumlah keuntungan ataupun tujuan lainnya dari penerapan regulasi untuk pegawai ini, berikut ini di antaranya.

 

1. Adanya Landasan Hukum yang Jelas

Regulasi yang sudah ditetapkan membuat segala tindakan kepegawaian mempunyai landasan hukum yang jelas. Ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik pegawai atau pengusaha.

Sebagai contoh, pegawai atau pengusaha yang melakukan pelanggaran regulasi bisa dikenakan sanksi berdasarkan regulasi.

 

2. Menjaga Hak dan Kewajiban

Dalam regulasi kepegawaian akan tertuang apa yang jadi hak dan kewajiban pegawai. Sebagai pegawai, mereka wajib menjalankan kewajiban dan berhak untuk mendapatkan hak setelah melaksanakan semua kewajibannya.

Dengan adanya regulasi, hak dan kewajiban bisa didapatkan secara setimpal. Dengan begitu, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan.

 

3. Dapat Menjaga Kinerja Pegawai

Regulasi bukan hanya mengatur sanksi-sanksi yang akan didapatkan bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, regulasi kepegawaian juga mengatur mengenai apa yang akan didapatkan pegawai jika berkinerja baik. Misalnya apakah pegawai akan mendapatkan kenaikan jabatan, kenaikan gaji, atau tunjangan lainnya.

Dengan begitu, pegawai pun akan termotivasi untuk menjaga kinerjanya agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dari perusahaan. Tentu ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena semua pegawainya memiliki kinerja yang baik.

 

Baca Juga: Ketahui Pentingnya Kinerja Perusahaan yang Baik

 

Software LinovHR Bantu Penerapan Regulasi Kepegawaian Lebih Efektif

Setiap perusahaan pasti memiliki regulasi kepegawaian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua regulasi yang dibuat ini bertujuan untuk mengatur seluruh komponen perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan arahan demi mencapai tujuan. 

Contoh regulasi yang paling umum ditemukan adalah regulasi jam dan jadwal kerja, pembagian tugas, dan alur koordinasi. Dengan peraturan ini, pegawai tidak akan kebingungan lagi dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalankan business as usual perusahaan.

Namun, kendala dan tantangan yang sering dihadapi adalah regulasi yang sudah dibuat dan ditetapkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Hal ini dapat terjadi karena regulasi masih dijalankan secara manual, sehingga sangat sulit untuk diterapkan dalam keseharian para pegawai.

 

Aplikasi Absensi Online
Software HRIS LinovHR

 

Beruntungnya, sekarang Anda sudah bisa menggunakan Software HRIS LinovHR yang memiliki modul Personnel Administration, di mana Anda bisa dengan jelas menjabarkan job description para pegawai sehingga mereka bisa tahu pekerjaan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam bekerja.

Tidak cuma itu, Anda juga bisa menerapkan regulasi jam kerja dengan efektif dengan menggunakan modul Time Management. Dalam modul ini Anda dapat mengatur dengan jelas mengenai pembagian jam kerja melalui fitur Time Group. Fitur Time Group ini akan membantu Anda dalam mengatur jadwal kerja para pegawai dan pembagian shift. 

Dengan bantuan Software HRIS LinovHR, regulasi bisa dijalankan dan diterapkan lebih efektif dan transparan. 

Ayo, sudah saatnya Anda beralih menggunakan teknologi software HRIS LinovHR untuk kerja lebih efektif.

Ajukan demo gratisnya, sekarang!