sppkp

Pengusaha Harus Tahu! Inilah Cara Mendapatkan SPPKP yang Benar

Orang bijak taat bayar pajak. Anda pun sebagai pengusaha berkewajiban untuk membayar pajak. Untuk mengukuhkan diri sebagai Wajib Pajak badan usaha, perusahaan berhak mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Bagaimana sih cara mendapatkan SPPKP yang benar? Simak ulasan LinovHR di bawah ini! 

 

Apa itu SPPKP? 

SPPKP adalah kepanjangan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yaitu sebuah dokumen berisi identitas dan kewajiban Perusahaan Kena Pajak (PKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). aturan mengenai SPPKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008. 

 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Ketika perusahaan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), ada beberapa kewajiban umum yang harus ditunaikan sebagai Wajib Pajak badan usaha. 

Apa saja kewajiban yang dimaksud? 

  1. Melaporkan usaha jika perusahaan mendapatkan pendapatan lebih dari 4,8 M dalam setahun;
  2. Melakukan pemungutan PPN dan PPnBM untuk transaksi yang berhubungan dengan barang kena pajak jasa kena pajak; 
  3. Menyetorkan PPN jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan;
  4. Membayarkan PPnBM terutang yang dimiliki;
  5. melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN;
  6. Menerbitkan faktur pajak dari transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak. 

 

Baca Juga: Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan? Simak Pembahasan Ini!

 

Hak Pengusaha Kena Pajak

Setelah memahami kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), Anda juga harus paham hak apa saja yang diterima jika anda berstatus sebagai PKP. Inilah hak-hak yang dimaksud: 

  1. Mengkreditkan pajak masukan atau pembelian dalam transaksi barang dan jasa kena pajak;
  2. Mengajukan restitusi atau pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran;
  3. Mendapatkan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan atau pembukuan yang telah disusun.

 

Syarat Mendapat Pengukuhan PKP

Perusahaan harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan pengukuhan sebagai PKP dari Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? 

  1. Meraup pendapatan mencapai 4,8 M setahun;
  2. Melewati proses survey yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat pendaftaran;
  3. Melengkapi dokumen tertentu. Dokumen yang harus disediakan oleh perusahaan adalah: 
  • Bukti sewa atau kepemilikan kantor
  • Foto lokasi kantor
  • Peta lokasi kantor
  • Spesimen penandatanganan faktur dan fotokopi tanda tangan faktur 
  • Daftar inventaris dalam kantor
  • Laporan keuangan perusahaan
  • SPT tahunan terakhir

Akan tetapi, khusus bagi badan usaha bukan joint venture, inilah dokumen yang harus disertakan: 

  • Fotokopi akta pendirian dan surat keterangan penunjukan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah dilegalisasi
  • Fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor jika penanggung jawab adalah orang asing. 
  • Dokumen izin usaha dan kegiatan 
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berwenang.

 

Sedangkan bagi perusahaan yang berstatus sebagai joint venture, inilah dokumen yang perlu disertakan: 

  • Salinan fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian kerjasama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  • Fotokopi  NPWP anggota dalam operasi (joint operation)
  • Fotokopi NPWP pribadi salah satu pengurus perusahaan. Jika pengurus adalah WNA, maka wajib menyertakan fotokopi paspor 
  • Dokumen perizinan kegiatan usaha yang dirilis oleh instansi berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang terkait.

 

Baca Juga: Taat Pajak dengan Mengenal Jenis Tarif Pajak

 

Cara Mendapatkan SPPKP

Selanjutnya adalah, bagaimana cara mendapatkan SPPKP? Ternyata caranya cukup mudah.  Simak tata caranya di bawah ini! 

  1. Unduh formulir pendaftaran PKP dari e-registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Lengkapi dokumen yang disyaratkan.
  3. Unggah dokumen softcopy e-registration atau Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  4. Setelah diajukan, tunggu 3-5 hari. Petugas akan melakukan survei atau verifikasi.
  5. Jika semua berjalan lancar dan disetujui, maka 1-2 hari sejak survei, perusahaan bisa mengambil SPPKP di KPP terdekat.
  6. Jika KPP belum menerima persyaratan dokumen dalam 10 hari kerja setelah pengajuan PKP, maka permohonan tersebut gugur. 

 

Kelola PPh 21 Bersama Payroll Outsourcing LinovHR

Mengelola pajak tidaklah mudah. Perusahaan harus memecah fokus antara pengelolaan pajak dan fokus terhadap inti bisnis. Dalam hal ini, pajak PPh 21 adalah salah satu yang paling rumit. Sebab pemotongan PPh 21 dari gaji karyawan tidaklah sama antara satu karyawan dengan yang lain. 

Setelah mendapatkan SPPKP, percayakan pengelolaan pajak perusahaan Anda kepada LinovHR! Sebagai vendor payroll outsourcing terpercaya, LinovHR menyediakan jasa payroll yang dapat membantu perusahaan Anda menuntaskan pengelolaan pajak. Selain itu, LinovHR juga menyediakan konsultasi pajak untuk perusahaan Anda. 

Sehingga Anda tidak perlu lagi pusing mengelola payroll dan pajak dalam perusahaan. Hubungi LinovHR untuk penjelasan lebih lanjut!