kontrak kerja karyawan

Jenis Kontrak Kerja Karyawan yang Dibuat HRD

Seorang kandidat karyawan akan menandatangani kontrak kerja karyawan dengan perusahaan yang berisi berbagai perjanjian antara kedua pihak. Perjanjian yang dimaksud berisi tentang hubungan perusahaan sebagai pemberi kerja dan kandidat karyawan dalam syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak. 

Pengertian Kontrak Kerja Karyawan

Kontrak kerja karyawan adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Kontrak tersebut akan dianggap sah jika kedua belah menyetujuinya tanpa paksaan harus dilakukan atas dasar:

  1. Kesepakatan dari kedua belah pihak
  2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
  4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Sebuah perjanjian dan kontrak tentunya memuat beberapa informasi khusus demi kenyamanan bersama. Informasi yang harus ada dalam kontrak kerja antara lain: 

  1. Nama, alamat, dan jenis usaha perusahaan
  2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat karyawan
  3. Jenis pekerjaan
  4. Lokasi kerja
  5. Besar gaji dan cara pembayaran
  6. Hak dan kewajiban perusahaan
  7. Hak dan kewajiban karyawan
  8. Periode perjanjian atau kontrak berlaku
  9. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat
  10. Tanda tangan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak kerja 

 

Jenis Kontrak Kerja Karyawan

Biasanya HRD adalah pihak terkait yang aktif dalam membuat isi dari kontrak kerja. Oleh karena itu, HRD harus memahami kandungan dan isi dari peraturan khusus dalam pembuatan kontrak kerja. Peraturan kontrak kerja karyawan didasari oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2013 atau yang lebih dikenal dengan UU Ketenagakerjaan. Secara umum, terdapat jenis kontrak kerja karyawan yang dibuat oleh HRD (Human Resource Management). 

 

Karyawan Tetap (PKWTT)

Karyawan tetap atau lebih familiar dengan Perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT) merupakan perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan sebagai pekerja tetap dan tak terikat oleh waktu tertentu. Sehingga pekerjanya disebut sebagai karyawan tetap.

PKWTT bisa dibuat secara lisan serta tak wajib untuk mendapat pengesahan dari instansi terkait. Tetapi, perusahaan sebagai pemberi kerja harus membuat dan memberikan surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. 

Seorang karyawan tetap akan menjalani masa percobaan atau probation dengan periode paling lama adalah 3 bulan. Dalam masa percobaan, perusahaan juga diwajibkan membayar gaji karyawan dengan kisaran sekurang-kurangnya sama dengan gaji dalam peraturan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Baca Juga: 9 Pertimbangan Ketika Menerima Offering Letter

Karyawan tidak Tetap (PKWT)

Jika sebelumnya adalah karyawan tetap, ada juga karyawan tidak tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk karyawan tidak tetap mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan yang bersifat sementara dan terikat jangka waktu tertentu. Karyawan tidak tetap disebut juga dengan karyawan kontrak. 

PKWT dibuat tertulis dalam tiga rangkap yaitu untuk perusahaan, karyawan, dan Dinas Tenaga Kerja. Peraturan tertulis ini dilandasi oleh Permenaker No. Per-02/Men/1993.  Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap tidak ada masa percobaan atau probation.

 

Karyawan Paruh Waktu

Karyawan paruh waktu atau freelance adalah kontrak kerja yang hampir menyerupai karyawan tidak tetap dengan ikatan yang jauh lebih bebas. Durasi kerja freelancer  kurang dari 7 – 8 jam perhari atau kurang dari 35 – 40 jam perminggu. 

Upah atau gaji freelancer dibayar secara harian atau tergentung project yang sedang dikerjakan. Contoh dari freelancer antara lain pelayan restoran, penjaga stand pameran, illustrator, dan lain-lain. 

 

Outsourcing

Perjanjian Outsourcing merupakan sistem di mana perusahaan penyedia tenaga kerja (outsource) menyalurkan sebagian ketenagakerjaan untuk perusahaan lain pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja. Perusahaan yang melakukan outsourcing umumnya bertujuan untuk menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. 

Baca Juga: Kelebihan & Kekurangan Sistem Outsourcing di Perusahaan

 

Dalam outsourcing, hubungan kerja karyawan dan perusahaan bisa dalam PKWT dan PKWTT. Khusus outsourcing PKWT, perusahaan harus memuat Transfer of Protection Employment sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Register No. 27/PUU-X/2011. Transfer of Protection Employment sebagai prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi karyawan. 

Perjanjian atau kontrak kerja sengaja dibuat untuk melindungi pihak perusahaan dan karyawan. Kontrak memberikan rasa aman sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan perusahaan tidak perlu khawatir akan terjadinya pelanggaran dari karyawan. Jika sewaktu-waktu terjadi konflik antara perusahaan dan karyawan kontrak kerja dapat dijadikan rujukan sebagai bukti otentik untuk mempertegas apa saja hak dan kewajiban masing-masing. 

Itulah penjelasan jenis kontrak kerja karyawan yang dibuat oleh HRD. Mengingat peranan yang besar dalam menjaga dan menjamin hubungan perusahaan dan karyawan, maka penyusunannya harus dilakukan dengan terstruktur dan mendetail demi menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.