kontrak kerja karyawan

Jenis Kontrak Kerja Karyawan yang Sah Menurut Undang-Undang

Setiap pelamar yang diterima oleh perusahaan akan menandatangani suatu perjanjian kontrak kerja. Dalam kontrak tersebut, tertera berbagai hal, salah satunya jangka waktu kerja.

Berikut ketentuan jenis kontrak kerja karyawan yang sah menurut aturan Undang-Undang Omnibus Law Terbaru 2021.

 

Pengertian Kontrak Kerja Karyawan

Kontrak kerja karyawan adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara pegawai dan pengusaha baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Dalam kesepakatan ini, akan memuat banyak hal, mulai dari syarat kerja, rincian hak dan kewajiban, jangka waktu kerjasama antar karyawan dan perusahaan terjalin, dan sebagainya.

Perusahaan wajib memberikan kontrak atau kesepakatan kerja untuk setiap karyawan yang direkrut. Pelaksanaan hal demikian dilakukan pada hari pertama karyawan bekerja.

Kesepakatan kontrak akan dianggap sah apabila kedua pihak, yakni perusahaan dan pegawai menyetujuinya tanpa adanya paksaan.

 

Kontrak Kerja yang Sah Menurut Undang-Undang

Dalam UU Hukum Perdata Pasal 1320, menyebutkan bahwa ikatan  dianggap sah bila memenuhi beberapa syarat antara lain:

  • Kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikat
  • Mampu membuat ikatan hukum
  • Memiliki suatu pokok persoalan 
  • Tidak mengandung suatu hal terlarang

 

Lalu, dalam kontrak kerja karyawan sepatutnya tertera beberapa informasi, di antaranya:

  • Nama perusahaan, alamat, serta jenis usaha
  • Identitas karyawan (jenis kelamin, umur, alamat, dan lain-lain)
  • Jenis pekerjaan pegawai
  • Besaran upah dan pelaksanaan pembayaran
  • Hak dan kewajiban untuk perusahaan
  • Hak dan kewajiban untuk karyawan
  • Periode masa kontrak
  • Tempat serta waktu perjanjian dilakukan
  • Tanda tangan kedua pihak

 

Dasar Hukum Kontrak Kerja Karyawan

Atas pengesahan peraturan terbaru tentang ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, maka ada suatu perubahan kebijakan. Hal tersebut terletak pada penghapusan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

 

Baca juga: Pengertian Karyawan Kontrak

 

Pasal tersebut berisi kebijakan berupa batasan masa waktu kontrak kerja selama 2 tahun yang dapat diperpanjang selama 1 tahun.

Apabila karyawan telah menyelesaikan masa kontrak tersebut selama 3 tahun, maka perusahaan wajib menjadikan pekerja tersebut sebagai pegawai tetap. Jika tidak, perusahaan tidak bisa mempekerjakan pegawai tersebut kembali.

Setelah aturan atas Pasal tersebut dihapus, maka  perusahaan dapat melakukan kontrak kerja pada setiap karyawan dalam kurun waktu selama mungkin. Sederhananya, karyawan dapat dikontrak oleh perusahaan seumur  hidup. 

Kebijakan tersebut tentu akan memberikan keuntungan untuk perusahaan. Pasalnya, apabila karyawan kontrak melakukan resign, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon.

 

Jenis-Jenis Kontrak Kerja Karyawan

Adapun jenis-jenis kontrak kerja karyawan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

 

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan karyawan yang menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT). Lantaran dalam kontrak tidak tertera masa periode kewajiban karyawan, maka perusahaan menyatakannya sebagai pegawai tetap.

Pegawai tetap umumnya akan menjalani masa percobaan maksimal 3 bulan. Pada masa ini, perusahaan bersangkutan wajib membayar gaji karyawan minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR). 

 

Baca juga: Berikut Contoh Surat Keterangan Karyawan Tetap

 

2. Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)

Pegawai tidak tetap merupakan karyawan yang menjalin perjanjian kerja dalam waktu tertentu (PKWT). Dalam kontrak, nantinya akan tertera berapa lama pegawai akan bekerja di suatu organisasi.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada perubahan dalam kebijakan pegawai tidak tetap. Aturan terbaru soal ketenagakerjaan dibahas dalam aturan terbaru, yaitu UU Cipta Kerja.

Pada aturan tersebut, perusahaan dapat memberikan perjanjian ikatan kepada karyawan tanpa ada batasan waktu. Di UU sebelumnya, perusahaan hanya bisa mempekerjakan pegawai dengan kontrak selama 2 tahun dan masa perpanjangan  1 tahun.

 

3. Pekerja Lepas (Freelancer)

Seorang pekerja lepas atau paruh waktu memiliki ikatan perjanjian seperti pegawai tidak tetap dengan ikatan aturan yang lebih bebas. Pekerja lepas umumnya bekerja kurang dari 8 jam sehari atau kurang dari 40 jam seminggu.

Aturan soal upah pekerja lepas umumnya dibayar secara harian atau berdasarkan proyek yang dilaksanakan. Contoh profesi pegawai lepas antara lain, desainer grafis, pelayan restoran, pegawai acara, dan sebagainya.

 

4. Outsourcing

Pegawai outsourcing adalah pegawai yang diperoleh perusahaan dari penyedia tenaga kerja. Upaya ini dilakukan untuk menghemat anggaran  rekrutmen dan pelatihan karyawan. 

Dalam outsourcing, perusahaan dapat menerapkan sistem kontrak PKWT dan PKWTT.

Untuk karyawan outsourcing PKWT, perusahaan pengguna jasa perlu menyertakan dokumen Transfer of Protection Employment sesuai Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Register No. 27/PUU-X/2011.

 

Baca juga: Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial?

 

Dokumen tersebut diperlukan untuk melindungi pihak karyawan agar dapat bekerja dengan nyaman tanpa perlu memikirkan adanya potensi pelanggaran kontrak operasional.

Bila suatu saat ada perselisihan antara perusahaan karyawan, kontrak kerja dapat menjadi bukti atas apa saja hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi kedua pihak.

 

Hal-Hal yang dapat Mengakhiri Kontrak Kerja

Pada UU Cipta Kerja terbaru Pasal 61, menyatakan ada beberapa keadaan yang dapat menjadikan kontrak kerja karyawan berakhir. Berikut di antaranya:

  • Karyawan meninggal dunia
  • Berakhirnya masa perjanjian kerja
  • Telah selesai suatu proyek atau pekerjaan tertentu
  • Terdapat putusan pengadilan dan putusan lembaga penyelesaian konflik hubungan industrial yang punya kekuatan hukum
  • Terdapat keadaan tertentu yang tercantum dalam kontrak kesepakatan yang menyebabkan berakhirnya hubungan

 

Sekian penjelasan atas jenis kontrak kerja karyawan terbaru tahun 2021.

Semoga melalui uraian ini dapat membuka wawasan Anda atas kebijakan ketenagakerjaan. Dengan begitu, Anda dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang tidak diinginkan.