pajak perusahaan

Berbagai Pajak Perusahaan yang Harus Dibayar

Sebagai warga negara Indonesia yang taat, sudah sepatutnya untuk membayar pajak. Pajak merupakan sejumlah pungutan yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara kepada pemerintah, yang dimana hasil pajak tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur negara. Oleh karena itu, pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara.

Pajak merupakan sumber utama penghasilan negara. Tak heran, jika banyak sekali jenis pajak di negara ini, salah satunya pajak perusahaan. 

Pajak perusahaan adalah pajak yang dikenakan terhadap perusahaan dan wajib dibayarkan setiap tahunnya. Pajak perusahaan pun dibagi lagi menjadi beberapa jenis, apa saja? Simak ulasannya dibawah ini

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau dikenal dengan sebutan PPN ialah pemungutan yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Sejak tanggal 1 januari 2014, Pemerintah telah menetapkan batasan PKP yaitu pengusaha yang mendapatkan omset mencapai Rp. 4,8 miliar per tahun. Jadi, setiap pemilik badan usaha baik online maupun offline yang mempunyai penghasilan hingga mencapai angka tersebut wajib dikenai PPN.

Seperti penjelasan sebelumnya, PPN tidak hanya dikenakan kepada pemilik badan usaha melainkan dikenakan juga bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual-beli. Jadi, siapa saja yang melakukan transaksi tersebut termasuk dalam objek PPN dan wajib dikenai PPN sebesar 10%.

 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap barang atau objek yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pihak penjual atau produsen dengan tujuan untuk menghasilkan atau mengimpor objek mewah tersebut dalam kegiatan usahanya. Singkatnya, PPnBm merupakan pajak yang dibayarkan langsung oleh pihak produsen atau penjual. Produsen akan memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPnBm sehingga dikenal dengan sebutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPnBM ini dipergunakan oleh pemerintah memungut pajak dari masyarakat berpendapatan tinggi karena golongan masyarakat ini yang mempunyai kemampuan daya beli yang besar sehingga menciptakan keseimbangan pajak.  Berdasarkan Undang-Undang, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah yaitu 10% dan paling tinggi sebesar 200%.

 

Baca Juga: Hitung Pajak Barang Mewah Menggunakan PPnBm

 

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan ini biasanya dikenakan pada badan usaha tertentu baik badan usaha milik pemerintah maupun swasta. Badan usaha yang dikenakan pajak pun tidak semuanya, melainkan yang bergerak di bidang ekspor dan impor, atau re-impor atas penjualan barang yang tergolong mewah. Perlu diketahui, ketentuan dalam PPh 22 lebih kompleks dibanding PPh 21 dan PPh 23 karena pajak hanya dapat dikenakan pada penjualan barang yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen.

 

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan atas penyerahan jasa, modal, hadiah, atau penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh 21. Biasanya pajak ini terjadi saat adanya transaksi antara pemberi penghasilan dan penerima penghasilan.

Transaksi ini berupa royalty, bunga, penghargaan, hadia, pembagian keuntungan saham, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan aset kecuali tanah atau transfer bangunan. PPh Pasal 23 akan dibebankan pada penerima penghasilan dan pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 kepada kantor pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 merupakan sejumlah angsuran yang harus dibayarkan. PPh Pasal 25 ini diberlakukan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak karena pajak ini harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun dan sistem pembayarannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

 

Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada pihak yang melakukan transaksi kepada wajib pajak luar negeri diharuskan untuk memotong PPh 26. Jadi, Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Transaksi yang wajib dikenakan PPh Pasal 26 antara lain bunga, pembayaran gaji, royalty, dividen, dan sejenisnya.

 

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 atau PPh Pasal 29 adalah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan. PPh Pasal 29 ini dikenakan ketika jumlah pajak terutang sebuah perusahaan lebih besar dari jumlah kredit pajak yang sudah dipotong dan disetor dalam kurun waktu satu tahun.

 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 atau dikenal dengan sebutan PPh Final adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak atas sejumlah jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Tarif PPh Final tentu berbeda-beda tergantung jenis penghasilannya.

 

Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak tertentu seperti pelayaran, pengeboran migas dan panas bumi, penerbangan internasional, perusahaan asing, perusahaan investasi, dan lain-lain

 

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima  oleh Wajib Pajak dan harus dibayar setiap bulan. Pajak ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan cara memotong penghasilan karyawan secara langsung.

Setelah memotong penghasilan karyawan, perusahaan harus menyetorkan pajak tersebut ke kantor pajak untuk diberikan Bukti Potong PPh Pasal 21. Lalu, Bukti Potong PPh Pasal 21 tersebut wajib diberikan kepada Wajib Pajak alias karyawan.

 

Baca Juga : Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Otomatis

 

Cari Jasa Pengelolaan Pajak Perusahaan Profesional? Serahkan Pada Jasa Payroll Outsourcing dari LinovHR!

Mengelola pajak penghasilan dalam sebuah perusahaan memang cukup sulit dan memakan waktu. Apalagi, Jika perusahaan Anda tidak memiliki tim payroll sendiri yang mumuni pasti kerap terjadi kendala yang dapat menghambat perusahaan. Akan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan memakai jasa Payroll Outsourcing dari LinovHR.

Andalkan tim Payroll Outsourcing dari LinovHR untuk mengelola manajemen pajak penghasilan seperti perhitungan pajak dan pelaporan pajak penghasilan para karyawan. Tunggu apa lagi! Segera hubungi layanan service kami demi pengelolaan pajak yang lebih akurat, tepat, dan pastinya cepat!