pesangon kurang

Pesangon Kurang, Apa Yang Harus Dilakukan Karyawan?

Pesangon adalah uang yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan karena pemutusan hubungan kerja, menandakan berakhirnya masa kerja. Uang pesangon ini sendiri biasanya terdiri dari uang upah masa kerja dan uang pergantian hak. Memang sebaiknya, sebelum mulai bekerja, hal-hal ini seperti uang pesangon dibicarakan lebih awal sewaktu wawancara.

Tapi terkadang karena kultur di Indonesia membuat calon karyawan sungkan untuk bertanya tentang uang pesangon sebelum mereka sah bekerja lagi perusahaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kesalahpahaman antara perusahaan dan karyawan yang berujung konflik yang menjadi demonstrasi. Terkadang banyak karyawan yang tidak paham mengenai uang pesangon. Meskipun peraturan mengenai uang pesangon tercatat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada juga pihak perusahaan yang tidak mau membayarkan uang pesangon saat karyawan ter-PHK dan berakhir masa kerjanya.

 

Baca Juga:  Begini Cara Menghitung Pajak Uang Pesangon

 

Serba-Serbi Uang Pesangon

Di sini perusahaan dan karyawan harus sama-sama memahami dan memiliki itikad baik saat akan menghadapi PHK ataupun masa pensiun. Meskipun sama-sama mendapatkan pesangon, tapi adalah hal yang berbeda bagi karyawan yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pada artikel kami sebelumnya yang berjudulPemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia Dan Hak Karyawan Yang Di PHK, bagi karyawan yang di-PHK, hak-hak yang akan didapatkannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Untuk perhitungan uang pesangon, hal tersebut diatur dalam pasal 156 ayat (2). Sedangkan untuk uang penghargaan masa kerja diatur lebih lanjut pada pasal 156 ayat (3). Terakhir, pasal 156 ayat (4) mengatur tentang uang penggantian hak. Uang penggantian hak ini terdiri dari hak cuti yang belum diambil oleh karyawan, ongkos pulang bagi karyawan ke tempat ia pernah diterima kerja, dan penggantian uang perumahan dan perawatan. Tidak hanya terbatas pada hal ini, uang penggantian hak juga bisa meliputi hal-hal lain. Hal itu tergantung dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Meskipun demikian, melakukan pemutusan hubungan kerja jika ada pelanggaran yang dilakukan karyawan tidak bisa dilakukan secara langsung. Semua prosesnya harus bertahap, sesuai dengan surat peringatan SP 1, 2, dan 3 dengan jarak yang telah ditentukan perusahaan.

Karyawan yang resign, biasanya tidak mendapatkan uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Alasannya karena karyawan resign bukan terkait kondisi atau suatu kepentingan perusahaan. Hal ini diatur secara lengkap dalamUndang-Undang Ketenagakerjaan pasal 162ayat (1) dan (2). Untuk uang pisahnya sendiri, hal tersebut bisa dilihat pada perjanjian kerja. Biasanya, uang pisah ini dibedakan berdasarkan berapa tahun lamanya karyawan tersebut berkontribusi untuk perusahaan. Jadi sebelum Anda resign sebaiknya Anda membaca dengan teliti perjanjian kerja yang pernah diberikan pada Anda. Ketahui berapa besarnya uang pesangon yang akan Anda peroleh jika Anda resign dan berhenti bekerja.

 

Sungguh menarik lika-liku tentang uang pesangon ini. Akan tetapi jika hal yang tidak diinginkan terjadi seperti uang pesangon tidak dibayarkan, maka hal yang bisa ditempuh dulu adalah mediasi dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini HRD perusahaan haruslah handal dalam menyelesaikan menjadi penengah yang baik antara perusahaan dan karyawan untuk urusan uang pesangon Karena jika pemberhentian kerja dikarenakan kondisi perusahaan yang terganggu, maka adalah baik jika mediasi dimulai dari pihak HRD mewakili perusahaan. Jika urusan uang pesangon tidak terselesaikan juga secara baik-baik, maka karyawan perusahaan boleh menempuh langkah hukum atau mengadukan permasalahan yang dihadapi kepada Dinas Tenaga Kerja.