Pajak atas uang pesangon

Pemutusan Hubungan Kerja seringkali menjadi momok bagi pekerja/buruh di Indonesia. Berbagai alasan yang disampaikan oleh perusahaan seperti penurunan kemampuan finansial, penurunan produktifitas dan kinerja karyawan atau alasan rasional lainnya untuk membuat keputusan PHK. Pemutusan Hubungan Kerja juga bisa terjadi karena keputusan yang diambil oleh pekerjanya sendiri seperti pengunduran diri, habis masa kontrak atau karena Ia telah masuk di usia pensiun.

 

Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya dengan alasan apapun, maka karyawan tersebut berhak atas uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Pembayaran pesangon dapat dilakukan baik secara bertahap maupun sekaligus.

 

Menghitung Uang Pesangon Karyawan

 

Besarannya uang pesangon telah diatur di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) yang kami ringkas dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel Uang Pesangon

Contoh:

Aldi adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai Senior Account Executive di PT Konohamaru Indonesia selama 1 tahun sejak Mei 2016 yang lalu. Ia mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp. 4.300.000, ditambah tunjangan transportasi sebesar Rp. 500.000. Karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan, maka manajemen PT Konohamaru Indonesia memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada beberapa karyawannya, salah satunya adalah Aldi.

 

Pada bulan Agustus 2017, Aldi resmi diPHK dan berapakah uang pesangon yang didapatkan Aldi?

Berdasarkan soal di atas, maka:

 

Penghasilan Aldi

Gaji                                                                 Rp. 4.300.000

Tunjangan Transportasi                          Rp.    500.000

Jumlah Penghasilan Aldi/bulan                         Rp. 4.800.000

 

Aldi bekerja selama lebih dari satu tahun, sehingga Ia mendapatkan Upah Pesangon sebesar 2 bulan Upah. Maka uang pesangon yang harus dibayarkan kepada Aldi adalah sebesar Rp. 4.800.000 x 2 = Rp. 9.600.000

 

Uang Pesangon Menurut Perpajakan

Menurut perpajakan di Indonesia, uang pesangon merupakan salah satu objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam melakukan perhitungan Pajak atas Uang Pesangon, pemerintah telah membuat aturan yang sangat jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

Berikut adalah tarif PPh 21 atas penghasilan berupa uang pesangon yang berlaku sejak 16 November 2009 hingga sekarang:

Tabel Uang Pesangon

Tabel di atas merupakan tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan paling lama 2 tahun kalender.

 

Contoh Kasus Penghitungan Pajak atas Uang Pesangon

Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam membayarkan uang pesangon terhadap karyawannya yang di PHK. Ada yang dibayarkan sekaligus dan ada juga yang dibayarkan secara bertahap.

 

Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

Reynaldi dan Burhan merupakan karyawan yang bekerja di PT Juragan Top. Pada akhir tahun 2015, PT Juragan Top mengalami kerugian dan atas keputusan Rapat Direksi dan Pemegang Saham, Perusahaan akan melakukan PHK atas beberapa Karyawannya. Dua diantaranya adalah Reynaldi dan Burhan.

Kedua karyawan tersebut mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerjanya, dimana Reynaldi menerima pesangon sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 300.000.000 untuk Burhan yang dibayarkan sekaligus oleh Perusahaan. Lalu bagaimanakah perhitungan PPh 21 atas uang pesangon mereka berdua?

Berdasarkan kasus tersebut, Maka perhitungan PPh 21 atas uang pesangon keduanya adalah sebagai berikut:

Pengitungan Uang Pesangon

Dengan begitu, pajak yang harus dipotong atas pesangon yang diterima oleh Reynaldi adalah sebesar Rp. 0,- dan  PPh 21 Burhan sebesar Rp. 32.500.000

 

Uang Pesangon yang Dibayarkan Bertahap

PT Luxman Technology Indonesia melakukan pembayaran uang pesangon kepada karyawannya yang bernama Budi Sudarsono, yang telah bekerja sejak tahun 1993 sampai Januari 2017 dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja. Budi berhak menerima uang pesangon sebesar Rp. 600.000.000 secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

 

01 Januari 2017               Rp. 240.000.000

07 Juni 2018                     Rp. 120.000.000

25 Juli 2018                       Rp. 120.000.000

01 Januari 2019               Rp. 120.000.000

 

Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut:

 

a. 1 Januari 2017

0% x Rp. 50.000.000     = Rp. 0

5% x Rp. 50.000.000     = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 140.000.000 = Rp. 21.000.000

Jumlah                           = Rp. 23.000.000

 

b. 07 Juni 2018

15% x Rp. 120.000.000 = Rp. 18.000.000

 

c. 25 Juli 2018

15% x Rp. 120.000.000 = Rp. 18.000.000

 

d. 1 Januari 2019

Pembayaran uang pesangon di tahun ini sudah memasuki tahun ketiga. Oleh karena itu, tarif PPh 21 untuk uang pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2019 adalah Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan dan PPh 21 pada bulan Januari 2019 tidak bersifat Final.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

  5% x Rp. 50.000.000    = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 70.000.000   = Rp. 10.500.000

Jumlah                          = Rp. 13.000.000

 

Sebagai warga Negara yang baik, kewajiban perpajakan harus dipenuhi baik oleh Orang Pribadi maupun Badan atau perusahaan yang melakukan usahanya di Indonesia. Begitu juga dengan penerapan pajak atas Uang pesangon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use theseHTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>