uu ciptaker

7 Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Yang Menjadi Sorotan

Masih hangat diperbincangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah sah menjadi UU Cipta Kerja beberapa hari lalu. Undang-undang ini memunculkan pro dan kontra di kalangan pekerja, perusahaan, hingga pemerintahan. Munculnya pro dan kontra disebabkan adanya kekhawatiran hilangnya hak-hak pekerja yang semula tercantum pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Apa itu Omnibus Law? 

Pasti banyak orang yang yang bertanya-tanya apa itu Omnibus Law dan hubungannya dengan UU Cipta kerja. Omnibus Law merupakan sebuah konsep penggabungan resmi atau amandemen beberapa undang-undang mengahasilkan kesatuan bentuk undang-undang baru.  menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ada beberapa pasal yang dihilangkan dan ada juga yang ditambahkan untuk penyesuaian. 

 

Poin UU Cipta Kerja

Sejak akhir tahun lalu Omnibus Law Cipta Kerja menuai beragam sorotan publik. Sebagai seorang profesional dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), HRD harus up-to-date mengenai informasi ini. Berikut ini 7 poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan di tengah masyarakat.

 

1. Tentang Upah Minimum

Dalam UU Cipta Kerja menetapkan adanya upah satuan hasil dan waktu. Selain itu, menghapus upah minimum sektoral dan upah minimum kota. Adapun penentuan upah minimum akan didasari oleh upah minimum provinsi (UMP). Pemberian UMP berdasarkan tingkat inflasi atau perekonomian provisi tersebut dan ditetapkan oleh gubernur.  UU Cipta Kerja juga menghapus denda bagi perusahaan yang telat membayar upah para pekerja. 

 

2. Tentang Hak Cuti

Menyoal regulasi hak cuti bagi pekerja juga mengalami perubahan regulasi. UU ini menegaskan hak cuti pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati antara pengusaha dan pekerja. Cuti hanya berlaku untuk pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Disamping itu, tidak diberlakukan lagi hak pekerja mengambil cuti panjang selama 2 bulan per 6 tahun kerja serta cuti hamil.

 

3. Tentang PKWT

Pada UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 terdapat pasal yang berbunyi

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ” Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sementara di UU Cipta Kerja, pasal mengenai PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus , hal ini menimbulkan sorotan di tengah masyarakat, karena  jangka waktu kontrak kerja menjadi abu abu.

 

Baca Juga: Peran HRD dalam Mendukung UU Ketenagakerjaan

 

4. Tentang Pesangon

UU Cipta Kerja mengubah banyak tentang pesangon. Salah satunya dalam pasal Pasal 156, terdapat perbedaan kontras mengenai perhitungan pesangon. Di UU terbaru, salah satu poin yang berubah dalam pasal 156 Omnibus Law adalah aspek penggantian pengobatan dan perawatan bagi karyawan. Dalam UU No. 13 Tahun 2013, penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari pesangon bagi pekerja yang memenuhi syarat. Sementara dalam UU Cipta Kerja terbaru, poin tersebut dihapus. 

 

5. Tentang Waktu Kerja

Menyoal ketentuan waktu kerja juga mengalami sedikit perubahan. Pemerintah mewajibkan pengusaha yang membuat pekerja atau buruh lembur membuat persetujuan atau perjanjian. Namun, pengusaha tetap wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja. Waktu kerja ditetapkan selama 7 jam sehari dan total 40 jam untuk 6 hari kerja. Pilihan waktu kerja lain adalah 8 jam sehari dan 40 jam untuk 5 hari kerja. Ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

 

6. Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)

UU Cipta Kerja, menghapus aturan tentang jabatan dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja asing (TKA). Jadi, TKA dapat bekerja di suatu perusahaan apabila disponsori oleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan perizinan lainnya.  Disamping itu, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA tidak perlu menulis izin tertulis yang diajukan kepada pemerintah. Adapun gantinya pengusaha wajib melaporkan rencana penggunaan TKA. Namun, perusahaan wajib mempekerjakan pekerja Indonesia lebih banyak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 UU Cipta Kerja. 

 

Baca Juga: Pengelolaan K3 oleh HRD demi Keselamatan Kerja

 

7. Tentang Outsourcing

Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah ketentuan tenaga kerja outsourcing.  Tidak ada lagi batasan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya.  Sehingga memungkinkan perusahaan outsourcing mempekerjakan pekerja atau buruh dalam berbagai tugas. Termasuk juga menjadi pekerja lepas dan pekerja penuh waktu.

 

Kesimpulan

UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang menuai kontroversi. Apabila ditelusuri lebih mendalam pekerja dapat menentukan nasibnya dalam suatu perusahaan sejak disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama ketika tahap awal perekrutan. Untuk itulah pihak HRD pun harus memahami dengan benar bagaimana intisari dan implementasinya agar tidak merugikan pihak pekerja maupun perusahaan. Walau bagaimanapun juga UU ini dibuat demi memajukan ekonomi indonesia menjadi lebih baik lagi.

Semoga uraian diatas bermanfaat, ya!

 

Sumber : https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja