uang penghargaan masa kerja

Uang Penghargaan Masa Kerja Kepada Karyawan, Wajibkah Perusahaan Memberikannya?

Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya ada saat-saat perusahaan dihadapkan pada masa yang sulit atau krisis. Masa sulit atau krisis yang dihadapi perusahaan, tidak jarang berujung pada terjadinya Pemutusan Hak Kerja terhadap beberapa karyawan yang ada di perusahaan tersebut.

Jika perusahaan harus melakukan PHK, ada kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yaitu memberi uang penghargaan masa kerja (UPMK). Ketentuan ini tertuang dalam  UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 156 Ayat (1). Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memberikan uang pesangon, uang penggantian hak (UPH).

Jika mungkin Anda belum tahu mengenai ketentuan ini, LinovHR ingin mengupas lebih dalam mengenai uang penghargaan masa kerja yang harus diberikan oleh perusahaan. Apakah ini bersifat wajib ataukah tidak?

Temukan jawaban lengkapnya dengan menyimak artikel ini sampai habis.

 

Apa Itu Uang Penghargaan Masa Kerja?

Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK adalah uang atau kompensasi yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya yang telah bekerja minimal selama 3 tahun dan terkena PHK oleh perusahaan.

Perlu untuk diketahui bahwa UPMK tertera pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan hanya bisa berlaku, ketika perusahaan melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) kepada karyawan yang bersangkutan.

 

Aturan Pemerintah Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Ketentuan tentang kewajiban perusahaan memberikan uang penghargaan masa kerja, sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1), yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Pemberian uang penghargaan masa kerja merupakan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya yang terkena PHK untuk menunjang kehidupan mereka kedepan, setelah tidak lagi menerima upah. 

Untuk besaran upah yang didapatkan sendiri, bergantung pada level jabatan dan juga lamanya karyawan bersangkutan bekerja di perusahaan tersebut. Apabila melihat ketentuan UPMK berdasarkan pasal 156 Ayat (3), maka sebagai berikut:

  • Jika masa kerja mencapai 3 tahun, tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 6 tahun, tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 9 tahun, tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 12 tahun, tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 15 tahun, tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 18 tahun, tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 21 tahun, tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • Jika masa kerja melebihi dari 24 tahun = 10 bulan upah

 

Namun, perlu diketahui, bahwa tidak semua jenis PHK perlu diberikan uang penghargaan masa kerja. Apabila karyawan yang bersangkutan di-PHK karena melakukan kesalahan atau pelanggaran berat, maka karyawan tersebut tidak akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

Namun, bila karyawan yang bersangkutan meninggal dunia atau sudah pensiun, maka besaran uang penghargaan masa kerjanya hanya sebesar 1 bulan gaji/upah. Untuk beberapa kasus PHK yang terjadi di perusahaan, UU Ketenagakerjaan merangkum beberapa ketentuan lain, sebagai berikut:

  • Karyawan melakukan kesalahan berat = Tidak dapat UPMK
  • Karyawan tidak bekerja/mangkir = Tidak dapat UPMK
  • Karyawan melakukan tindak pidana = 1 bulan gaji/upah
  • Karyawan terkena SP (surat peringatan) = 1 bulan gaji/upah
  • Karyawan meninggal dunia = 1 bulan gaji/upah
  • Karyawan pensiun = 1 bulan gaji/upah
  • Karyawan sakit berkepanjangan = 1 bulan gaji/upah
  • Karyawan mengajukan permohonan PHK ke LPPHI = 1 bulan gaji/upah
  • Perubahan status perusahaan, karyawan menolak = 1 bulan gaji/upah
    bekerja di perusahaan bersangkutan
  • Perubahan status perusahaan, Perusahaan menolak = 1 bulan gaji/upah
    mempekerjakan karyawan bersangkutan
  • Perusahaan tutup = 1 bulan gaji/upah
  • Perusahaan melakukan efisiensi = 1 bulan gaji/upah
  • Perusahaan mengalami pailit = 1 bulan gaji/upah

 

Apabila karyawan melakukan pengajuan resign, yang mana termasuk ke dalam bentuk PHK sukarela, maka perusahaan tidak wajib untuk memberikan UPMK. Tetapi, perusahaan wajib untuk memberikan uang pisah dan uang penggantian hak, yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 162 ayat (1) dan (2):

  • Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
  • Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 

Bagaimana Menghitung UMPK?

Cara menghitung UMPK setiap karyawan di perusahaan, sebetulnya sama dengan ketentuan yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (3), yakni:

  • Jika masa kerja mencapai 3 tahun, tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 6 tahun, tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 9 tahun, tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 12 tahun, tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 15 tahun, tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 18 tahun, tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  • Jika masa kerja mencapai 21 tahun, tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  • Jika masa kerja melebihi dari 24 tahun = 10 bulan upah

 

Baca juga: Proses Perhitungan Upah Buruh

 

Hitung Masa Kerja Karyawan Lebih Mudah dengan LinovHR

 

performance review

 

Selain mempertimbangkan masa kerja, Anda juga dapat memberikan uang penghargaan masa kerja dengan  mempertimbangkan kontribusi yang karyawan berikan. Untuk mempermudah Anda dalam hal ini, coba gunakan Performance Appraisal LinovHR.  

HRD dapat lebih praktis melakukan analisa performa karyawan secara terukur, mudah, dan cepat. Ada fitur Performance Review yang akan membantu Anda untuk melakukan review atau appraisal seluruh kinerja atau performa kerja yang dilakukan oleh karyawan.

Dengan bantuan modul Performance Appraisal LinvoHR, Anda bisa dengan tepat memberikan bonus dan uang penghargaan masa kerja.

 

Coba demonya sekarang juga, gratis!

 

Demikian pembahasan mengenai uang penghargaan masa kerja yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya yang terkena PHK. Pemberian UPMK pada dasarnya merupakan hal yang wajib diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Namun perlu diingat, bahwa tidak semua jenis PHK bisa mendapatkan UPMK.