Pesangon PHK

Ketentuan Pesangon PHK Terbaru Sesuai UU Cipta Kerja

Kini, jumlah pesangon bagi para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan juga Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan tersebut merupakan turunan dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021.

Melalui aturan tersebut, setiap pekerja maupun pekerja korban PHK akan mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan pesangon. Lalu berapa jumlah pesangon PHK yang mengacu pada peraturan tersebut? Untuk lebih jelasnya simaklah artikel di bawah ini!

 

Baca Juga : Pesangon Karyawan Resign & PHK, Apa Bedanya? 

 

Kriteria Pengurangan Pesangon Korban PHK

Terdapat 7 kriteria dimana perusahaan dapat mengurangi jumlah pesangon kepada pekerja korban PHK, antara lain adalah:

  1. Perusahaan telah diambil alih yang mengakibatkan perubahan aturan dan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja.
  2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perusahaan telah mengalami kerugian sehingga mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi.
  3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan telah ditutup akibat kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun.
  4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat force majeure atau perusahaan ditutup karena keadaan memaksa.
  5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan melakukan penundaan kewajiban membayar utang yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
  6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan telah pailit.
  7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja atau karyawan telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah diberikan peringatan 1, 2, hingga 3 secara berturut-turut.

 

Baca Juga :Beberapa  Alasan Perusahaan Melakukan PHK

 

Jika terdapat perusahaan mengalami kejadian seperti yang sudah disebutkan di atas, maka jumlah pesangon yang diberikan hanya sebesar 50% atau setengah dari besaran upah. Selain itu, pekerja juga bisa mendapatkan uang pengganti atau uang penghargaan selama masa kerja sebesar satu kali.

 

Jumlah Pesangon Pekerja Korban PHK

Besaran pesangon PHK telah diatur dalam pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan juga uang pengganti yang seharusnya diterima.

Selanjutnya, pada ayat 2 dijelaskan bahwa jumlah pesangon PHK dapat dihitung berdasarkan masing-masing masa waktu kerja karyawan, yaitu sebagai berikut:

  1. Masa kerja tidak lebih dari 1 tahun, pesangon 1 bulan gaji;
  2. Masa kerja 1 tahun atau lebih namun kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan gaji;
  3. Masa kerja 2 tahun atau lebih namun kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan gaji;
  4. Masa kerja 3 tahun atau lebih namun kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan gaji;
  5. Masa kerja 4 tahun atau lebih namun kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan gaji;
  6. Masa kerja 5 tahun atau lebih namun kurang dari 6 tahun, pesangon 6 bulan gaji;
  7. Masa kerja 6 tahun atau lebih namun kurang dari 7 tahun, pesangon 7 bulan gaji;
  8. Masa kerja 7 tahun atau lebih namun kurang dari 8 tahun, pesangon 8 bulan gaji;
  9. Masa kerja selama 8 tahun atau lebih, akan mendapatkan pesangon 9 bulan gaji;

 

Melihat dari aturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK pekerja atau buruh tanpa memberikan pesangon yang penuh. Namun, hal tersebut baru bisa dilakukan jika perusahaan mengalami beberapa kondisi yang sudah disebutkan pada penjelasan di atas.

Dari penjelasan artikel ini, semoga HRD dan pihak bisa lebih bijak lagi dalam menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak lupa untuk memenuhi beberapa hak yang harus diberikan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sebab, bagaimanapun juga pesangon merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi.