cuti melahirkan 6 bulan

Aturan Cuti Melahirkan: Beberapa Ketentuan dan Skema Penggajiannya

Salah satu hak yang hanya didapatkan oleh perempuan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan cuti melahirkan.

Hak cuti melahirkan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang dimana setiap perusahaan diwajibkan untuk memberikan cuti kepada karyawan perempuannya yang hendak melakukan persalinan.

Selain itu, terdapat Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang memiliki komponen hak cuti melahirkan. Aturan di RUU tersebut mengatur durasi cuti melahirkan bagi pekerja wanita menjadi 6 bulan.

Simak ulasan dan penjelasan lengkapnya di sini!

 

 

Ketentuan dalam RUU KIA Soal Cuti Melahirkan

Sebelum melangkah lebih jauh ke skema penggajian cuti melahirkan jadi 6 bulan, kenali dulu ketentuan-ketentuan cuti 6 bulan untuk karyawan yang melahirkan berikut ini.

 

1. Masa Cuti Melahirkan

Ketentuan cuti melahirkan untuk karyawan wanita tercantum dalam RUU KIA Pasal 4 ayat (2) huruf a. Pada ayat tersebut, disebutkan bahwa setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan.

 

2. Jaminan Cuti Melahirkan

Lalu pada Pasal 5, tercantum jaminan bahwa karyawan melahirkan harus menerima hak cuti melahirkannya.

 

Di Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa:

 

Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

 

Lalu, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan:

 

Dalam hal Ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan pendampingan secara hukum dan memastikannya pemenuhan hak Ibu terpenuhi dengan baik.

 

Dengan demikian, seorang karyawan yang melahirkan harus menerima hak cuti melahirkannya selama 6 bulan. Baik sebelum atau selama waktu cuti tersebut, ia tidak boleh diberhentikan.

Jika karyawan melahirkan diberhentikan atau tidak menerima hak cutinya, ia berhak menerima pendampingan hukum dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

3. Pendampingan Cuti Melahirkan

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa setiap ibu berhak mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga.

Lebih lanjut lagi, Pasal 6 ayat (1) dan (2) mengatur tentang cuti yang bisa didapat karyawan laki-laki ketika mendampingi istrinya melahirkan.

Pasal tersebut menyatakan:

 

Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, suami dan/atau keluarga wajib mendampingi. Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan berupa cuti melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari atau cuti keguguran paling lama 7 (tujuh hari)”.

 

4. Cuti Keguguran

Selain itu, karyawan wanita juga berhak menerima cuti keguguran. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:

 

Setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran.

 

5. Hak Ibu Setelah Melahirkan

Setelah melahirkan, Ibu pekerja juga memiliki hak yang harus diterima. Hak-hak tersebut yaitu kesempatan untuk memberi ASI dan menerima cuti tambahan yang berkaitan dengan anak.

Ketentuan hak tersebut telah diatur dalam RUU KIA Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, yaitu:

 

Setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan Air Susu Ibu Perah (ASIP) selama waktu kerja, dan/atau mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Baca juga: Contoh Surat Untuk Cuti Melahirkan

 

Hak Cuti Melahirkan yang Harus Dipenuhi

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 mengatur masalah hak pekerja perempuan yang hamil untuk mendapatkan maternity leave.

Tentu ketentuan ini dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pekerja dan perusahaan. 

Oleh karenanya, mengetahui bagaimana detail mengenai hak cuti amat sangat penting untuk diketahui baik oleh pekerja selaku penerima hak maupun juga perusahaan sebagai pemberi hak.

Berikut adalah beberapa hak cuti melahirkan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

 

1. Pengajuan Cuti Bersifat Fleksibel

Seperti yang kita ketahui bahwa waktu kelahiran tidak selalu bisa diprediksi secara tepat. Nyatanya banyak dari perempuan yang melahirkan bayinya tidak sesuai dengan waktu yang sudah diprediksi sebelumnya.

Atas peristiwa tersebut, maka perusahaan perlu untuk lebih fleksibel lagi dalam memberikan peraturan cuti kelahiran kepada karyawan perempuannya. Umumnya perempuan menggunakan hak cuti hamilnya bersamaan dengan cuti kelahiran. 

Tujuannya sendiri adalah agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus anaknya yang baru saja lahir. Maka, perusahaan perlu memberikan kelonggaran khususnya kepada karyawan perempuan yang baru saja melahirkan.

 

2. Gaji Dibayarkan Full

Seperti yang sudah disebutkan pada ketentuan pertama di atas, bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak untuk memperoleh istirahat selama  selama 3 bulan secara akumulatif.

Dalam durasi selama 3 bulan tersebut, perusahaan wajib untuk memberikan atau membayarkan upah dari buruh/pekerja perempuan tersebut secara penuh sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. 

Pada beberapa kasus, ada perusahaan yang memberikan komponen gaji lain yang didasarkan pada jumlah kehadiran. Untuk kasus ini, perusahaan boleh untuk tidak memberikan komponen gaji lain tersebut.

 

3. Perusahaan Tidak Diperbolehkan Melakukan PHK

Dalam pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Apabila terjadi PHK yang didasarkan pada alasan yang disebutkan di atas, maka akan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan yang terkena PHK tersebut.  

Selain itu, perusahaan juga tidak bisa memaksa karyawan yang bersangkutan untuk melakukan resign atau pengunduran diri.

Sebab dalam melakukan pengunduran diri, harus berdasarkan kemauan karyawan yang bersangkutan tidak dari paksaan pihak manapun dan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum berlaku.

 

Baca Juga: 6 Keunggulan Aplikasi Absen Online yang Terintegrasi Payroll

 

Skema Penggajian Cuti Melahirkan

Pemerintah telah menegaskan bahwa karyawan wanita yang mengambil cuti melahirkan selama 6 bulan harus tetap menerima gajinya.

Namun, penggajian karyawan yang cuti melahirkan 6 bulan tidak sama dengan karyawan biasa.

Ketentuan tentang gaji karyawan yang mengambil cuti karyawan 6 bulan telah diatur dalam RUU KIA Pasal 5 ayat (2).

 

Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mendapatkan hak secara penuh 100% (seratus persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

 

Maka, bisa disimpulkan bahwa karyawan wanita yang cuti melahirkan akan menerima gaji penuh selama 3 bulan pertama dan 75% gaji selama 3 bulan selanjutnya.

Gaji tersebut harus diterima karyawan, karena dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa karyawan berhak menerima pendampingan hukum jika tidak menerima hak gajinya.

Dengan peraturan terbaru mengenai cuti ini, tentu perusahaan harus dapat menyesuaikan lagi pengelolaan cuti karyawan.

 

Baca Juga: Perusahaan Wajib Berikan Cuti Berkabung pada Karyawan

 

Mengelola Cuti dengan Mudah Bersama LinovHR

Aplikasi Absensi Online - LinovESS
LinovESS

 

Tentu akan menjadi tantangan baru untuk para HR dimana biasanya banyak cuti yang tidak terhitung atau pengajuan cuti karyawan yang ditolak.

Ini semua kebanyakan terjadi pada perusahaan yang masih menggunakan pengelolaan cuti dengan cara manual.

Sebenarnya, perusahaan Anda bisa menggunakan aplikasi absen online yang sudah dilengkapi dengan pengajuan cuti agar pengelolaan dan pengajuan cuti bisa dilakukan lebih mudah.

 

Cara Mengajukan Cuti ESS

 

Salah satu aplikasi absen online yang sudah dilengkapi dengan fitur pengajuan cuti adalah LinovHR. Aplikasi absen online LinovHR memiliki fitur request di mana fitur tersebut mengakomodasi karyawan untuk mengajukan cuti secara mandiri dan Anda bisa langsung melakukan approval. 

Selain memberikan kemudahan dalam pengelolaan cuti, aplikasi LinovHR juga memberikan Anda kemudahan dalam pengelolaan kehadiran dan lembur karyawan.

Yuk, hubungi kami dan dapatkan jadwal demo gratis untuk mengenal lebih dalam tentang aplikasi absen online!