Perkembangan ilmu ekonomi di dunia sangat besar. Hal ini disebabkan kehidupan masyarakat yang tak bisa dilepaskan dari ekonomi. Belum lagi arus globalisasi yang mempercepat arus ekonomi. Dalam pendekatan ilmu ekonomi, terdapat salah satu studi yaitu ekonomi makro.
Studi tersebut mempelajari dan mencakup secara keseluruhan sistem ekonomi yang ada dalam suatu negara dan kaitannya dengan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, LinovHR akan mengulas seputar pengertian ekonomi makro dan bagaimana fenomenanya di Indonesia.
Apa itu Ekonomi Makro?
Ekonomi makro adalah suatu bidang ilmu atau studi yang mempelajari dan menganalisis ekonomi secara keseluruhan dalam skala yang besar. Negara adalah pihak yang sangat sering menggunakan ekonomi makro karena sangat bereratan dengan target kebijakan ekonomi, tenaga kerja dan neraca perdagangan.
Berdasarkan studi di bidang ini, diharapkan negara dapat mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Selain sering digunakan oleh negara, studi ekonomi skala besar juga sering digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis produsen, konsumen, pendapatan, dan alokasi dalam pembelian jasa atau barang mencakup keseluruhan perusahaan
Baca Juga: Pengaruh Globalisasi Ekonomi di Indonesia
Ruang Lingkup Ekonomi Makro
Berikut ini ruang lingkung ekonomi makro yang terbagi menjadi 3:
1. Tingkat Perekonomian Negara
Dalam mempelajari dan menganalisis ekonomi suatu negara dengan luas, dijelaskan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa dan tingkat pencapaiannya dalam suatu negara.
Terdapat beberapa jenis pengeluaran dalam ruang lingkup tingkat perekonomian negara, yaitu;
- Eksport
- Import
- Pengeluaran Rumah Tangga
- Pengeluaran Pemerintah
- Pengeluaran Perusahaan (jika digunakan oleh perusahaan)
- Investasi.
2. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah harus melakukan dan menentukan kebijakan terbaik mereka untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam negara, seperti pengangguran dan kenaikan harga bahan pokok.
Adapun kebijakan pemerintah yang biasa dilakukan adalah kebijakan fiskal dan moneter.
3. Pengeluaran Menyeluruh
Pengeluaran menyeluruh disebut juga pengeluaran agregat. Ketika pengeluaran menyeluruh tidak mencapai target ideal, maka akan terjadi gangguan dalam perekonomian negara.
Untuk mengurangi dampak negatif atau meredam gangguan tersebut, pemerintah biasanya menggunakan kebijakan tertentu seperti menciptakan lapangan kerja dan memperbanyak ekspor barang keluar negeri.
Tujuan Ekonomi Makro
Penerapan ekonomi makro dalam suatu negara bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dalam negara. Pemerintah sekali pembuat keputusan akan membuat beberapa regulasi tertentu.
Berikut beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu:
1. Membuka Lowongan Pekerjaan
Fenomena pengangguran hampir selalu ada di Indonesia dan menjadi beban dalam ekonomi negara. Berbagai macam masalah sosial juga timbul dari tingkat pengangguran yang tinggi.
Dengan merumuskan kebijakan melalui studi ekonomi makro, pemerintah dapat membuat lowongan dan mengurangi pengangguran. Pengembangan lowongan pekerjaan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah maupun pihak ketiga yaitu swasta.
Baca Juga: Fenomena dan Jenis Pengangguran di Indonesia
2. Produksi Nasional Tinggi
Tinggi dan rendahnya kapasitas produksi bergantung pada investasi. Perlu dilakukan situasi investasi dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Peningkatan kapasitas produksi nasional berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat, semakin tinggi pula produksi nasional.
3. Keadaan Perekonomian Stabil
Analisis dan studi di bidang perekonomian dalam skala besar bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak luar untuk melakukan investasi di dalam negeri.
Indikator negara memiliki kestabilan ekonomi adalah; rendahnya tingkat pengangguran dan inflasi serta seimbangnya neraca perdagangan eksport import.
4. Neraca Pembayaran Seimbang
Neraca Pembayaran adalah rangkuman semua transaksi keluar masuk baik dalam dan luar negeri selama periode tertentu.
Arus keluar atau biaya pengeluaran suatu negara tidak boleh lebih besar dibandingkan arus masuk atau pendapatan, karena dikhawatirkan ketidakseimbangan ini akan menghasilkan masalah dalam anggaran negara.
5. Peningkatan dan Distribusi Pendapatan
Penigkatan pendapatan negara yang tinggi akan dinimatin bersama oleh seluruh masyarakat. Hasil pengelolaan sumber daya baik alam dan manusia dalam negara harus dapat dinikmati secara merata oleh rakyat tanpa terkecuali.
Dengan meratanya pendapatan, diharapkan tingkat konsumsi masyarakat jauh lebih baik. Sehingga tercipta kehidupan sosial dalam negara yang harmonis dan kondusif.
Baca Juga: Cara Menghitung GDP
Ekonomi Makro di Indonesia
Studi ekonomi makro di Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam aspek, salah satunya dari kebijakan pemerintah. Dalam studi pula, fungsi dan peran pemerintah sangat besar meliputi;
- Stabilisasi: memastikan bahwa semua aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya berlangsung stabil dan aman.
- Alokasi: menyediakan sarana dan prasarana pelengkap dalam pembangunan infrastruktur.
- Distribusi: menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat di seluruh daerah.
Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia membuat beberapa perusahaan terganggu ekonominya termasuk di Indonesia.
Berkenaan dengan problema tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan beban perusahaan. Kebijakan yang dimaksud antara lain:
- Badan Usaha yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta dengan saham yang diperdagangkan sebesar 40% mendapatkan keringanan pajak sebesar 3%.
- Pemberlakuan tarif pajak usaha yang lebih rendah sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sementara tarif pajak usaha untuk tahun 2022 adalah 20%.
- Pembebasan PPN bagi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk industri skala kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu
Dengan penerapan kebijakan fiskal tersebut, diharapkan akan meringankan beban industri atau perusahaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.
Dengan begitu daya beli masyarakat dapat tetap berjalan dan perusahaan tetap mampu menjalankan operasional bisnis. Sehingga keseimbangan ekonomi pun terjaga dengan baik.
