Kebijakan Fiskal: Pengertian dan Contoh Kasus di Indonesia

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ekonomi suatu negara. Fiscal policy mengacu pada keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan pengumpulan pajak, serta bagaimana perubahan kebijakan ini mempengaruhi ekonomi.

Ketika pemerintah membuat keputusan keuangan, maka pemerintah harus mempertimbangkan keputusan tersebut terhadap bisnis, konsumen, pasar luar negeri, dan lainnya. 

Lantas, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Simak pembahasan ini selengkapnya.

 

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah cara yang dilakukan pemerintah dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. 

Kebijakan ini berasal dari gagasan ekonom Inggris John Maynard yang mana kebijakan tersebut dapat berdampak pada kondisi makro ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, permintaan total barang dan jasa serta lapangan kerja secara keseluruhan. 

Jadi, kebijakan fiskal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi negara dengan membeli produk atau layanan dari suatu bisnis dan mengumpulkan pajak. 

 

Apa-Apa Saja Instrumen Kebijakan Fiskal?

 

Instrumen dari kebijakan fiskal berupa pengeluaran negara, utang negara, anggaran negara, dan pendapatan negara. Berikut penjelasan lengkapnya:

 

Anggaran Belanja Berimbang

Anggaran suatu negara adalah instrumen penting yang berguna untuk menilai fluktuasi dalam suatu perekonomian. Anggaran belanja berimbang merupakan anggaran yang telah disesuaikan dengan kondisi atau keadaan ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah agar anggaran dapat berimbang dalam jangka waktu yang lama.

 

Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah dana yang diperoleh negara untuk membiayai pengeluarannya. Sumber pendapatan utama negara adalah pajak penghasilan,  Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi, Denda, dan lain-lain.

 

Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan negara atau untuk kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran negara yang dimaksud yaitu belanja persenjataan, proyek pemerintah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan lain-lain.

 

Utang Publik

Utang publik merupakan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah ketika tidak dapat membiayai pengeluarannya dengan pendapatannya yang diperoleh saat itu. Pemerintah dapat meminjam dana dari publik dengan menerbitkan obligasi atau mengambil pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Hal ini terjadi umumnya ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan negara. 

 

Baca Juga: Benarkah Kerja di Luar Negeri Selalu Menguntungkan?

 

Beberapa Fungsi Kebijakan Fiskal

Sebagai alat untuk mendorong laju ekonomi negara, kebijakan fiskal mempunyai beberapa fungsi-fungsi spesifik, antara lain:

 

Stabilisasi Jangka Pendek

Salah satu fungsi utama dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun atau periode demi periode. Jika perekonomian negara krisis, pemerintah mungkin akan meluncurkan beberapa kombinasi pengeluaran dan keringanan pajak untuk membuat segalanya kembali normal. 

Disisi lain, jika ekonomi terlalu mengancam maka akan menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, sehingga pemerintah perlu memangkas pengeluaran dan menaikkan pajak untuk mengendalikannya. Kondisi tersebut disebut sebagai deflasi.

 

Alokasi

Fungsi yang kedua adalah alokasi, maksudnya pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Intervensi yang dilakukan secara langsung berupa membeli barang-barang kebutuhan negara seperti persenjataan, alat kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan, intervensi yang dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai pajak dan subsidi, yang mana dapat mendorong atau menghambat berbagai aktivitas  lainnya.

 

Distribusi

Fungsi fiscal policy yang ketiga adalah distribusi, maksudnya adalah kebijakan anggaran yang diputuskan oleh negara harus adil untuk semua kalangan masyarakat dan berlandaskan pada rasa kepatuhan. Fungsi distribusi berhubungan dengan bagaimana sejumlah barang yang diproduksi oleh bisnis didistribusikan kepada para konsumen. Distribusi ini berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan pendapatan dan efisiensi.

 

Tujuan Kebijakan Fiskal untuk Negara

Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai atau mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berikut beberapa tujuan lain dari kebijakan tersebut:

 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara optimal. Sebab, tingkat pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pemasukan atau pendapatan negara. 

 

Membuka Kesempatan Lapangan Kerja yang Besar

Seperti yang diketahui, angka pengangguran yang tinggi merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah optimis untuk dapat memperluas lapangan kerja dan mencegah timbulnya angka pengangguran.

 

Menstabilkan Harga Produk

Tujuan fiscal policy yang ketiga adalah untuk menstabilkan harga produk dan mengatasi terjadinya inflasi. Sebab, apabila masalah inflasi tidak kunjung diatasi maka keyakinan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bahwa tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan distribusi penghasilan nasional dapat berjalan dengan baik. 

 

Kekurangan Kebijakan Fiskal

Meski kebijakan fiskal dirancang sebagai solusi untuk berbagai permasalahan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, kebijakan ini juga mempunyai kekurangan dalam penerapannya sebagai berikut:

 

1. Tidak Fleksibel. Kekurangan dari kebijakan ini adalah adanya keterlambatan implementasi karena beberapa tindakan yang diusulkan mungkin perlu melalui proses legislatif. 
2. Penerapan Kebijakan Memakan Waktu. Jika kebijakan tidak dikelola secara otomatis, maka akan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk penerapannya dan memakan waktu bertahun-tahun untuk memiliki efek yang signifikan. 
3. Peningkatan Utang. Jika pemerintah menstimulus ekonomi secara terus-menerus, maka akan berdampak negatif, yakni utang akan meningkat. Sehingga menghambat kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah lain. 
4. Suku Bunga Tinggi. Stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang juga akan membuat investor menuntut suku bunga yang tinggi atau mendorong investor keluar dari pasar.

 

Baca Juga: Menjual Barang Lebih Murah di Luar Negeri dengan Politik Dumping

 

Kelebihan Kebijakan Fiskal

Selain memiliki kekurangan, kebijakan ini tentunya juga memiliki banyak kelebihan atau manfaat untuk suatu negara.

 

1. Pengurangan Pengangguran. Pemotongan pajak yang diakibatkan kebijakan ekspansif menyebabkan tingginya permintaan barang oleh konsumen sehingga sektor industri harus meningkatkan produksinya dengan menciptakan banyak kesempatan kerja. 
2. Pengurangan Defisit Anggaran. Kebijakan kontraktif membantu pemerintah dalam mengurangi pengeluaran dan meningkatkan tarif pajak sehingga negara akan lebih banyak memperoleh pendapatan dan pada akhirnya menurunkan defisit anggaran.
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Berbagai langkah fiskal yang diterapkan oleh suatu negara dapat memfasilitasi ekspansi ekonomi nasional. 

 

Jenis Kebijakan Fiskal yang Ada di Indonesia

Pemerintah menggunakan fiscal policy dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kebijakan yang diinginkan. Berikut tiga jenis fiscal policy yang umum digunakan oleh suatu negara, yaitu:

 

Kebijakan Netral

Jenis kebijakan yang pertama adalah kebijakan netral, yang juga dikenal sebagai anggaran berimbang. Melalui kebijakan inilah pemerintah mendatangkan pajak yang cukup banyak untuk membayar pengeluaran negara. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah sama dengan pajak. 

Dengan kebijakan fiskal yang netral, sulit untuk mengatakan berapa banyak pajak yang akan dibawa dari tahun ke tahun. Jadi, pemerintah secara kontinu memperkirakan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan merencanakannya dengan tepat.

 

Kebijakan Ekspansif

Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang dimana pemerintah menghabiskan lebih dari yang dibutuhkan melalui pajak. Kebijakan ini mencakup pengurangan pajak, peningkatan pengeluaran, atau kombinasi keduanya.

Kebijakan ini dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi dan paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi. Selama periode resesi, defisit anggaran secara alami terbentuk. Hal ini terjadi karena angka pengangguran cenderung meningkat, yang berarti pendapatan lebih rendah dari penerimaan pajak.

Kebijakan ekspansif menggunakan pajak yang lebih rendah atau pengeluaran yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi pajak, maka konsumen memiliki lebih banyak uang untuk membelanjakan lebih banyak barang sehingga akan merangsang laju ekonomi negara. 

 

Kebijakan Kontraktif

Kebijakan kontraktif adalah kebijakan yang dimana pemerintah mengumpulkan lebih banyak pajak daripada yang dibelanjakan. Alasan utama pemerintah menggunakan strategi kebijakan ini biasanya untuk membantu mencegah inflasi. Kebijakan ini dirancang untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, yang merupakan kebalikan dari kebijakan ekspansif. 

Kebijakan kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran negara. Dengan demikian, pemerintah mungkin ini menerapkan kebijakan kontaktif untuk mengurangi atau mengendalikan utang negara. 

 

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Setelah mengetahui apa itu kebijakan fiskal dari penjelasan diatas. Lantas, bagaimana penerapan kebijakan tersebut di Indonesia? 

Dalam beberapa periode, pemerintah Indonesia sempat beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam permasalahan ekonomi negara yang disebabkan karena kondisi ekonomi dunia. Kebijakan tersebut berhasil diterapkan dan mampu membawa ekonomi Indonesia meningkat ke arah yang positif. 

Salah satu contoh kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah saat Presiden Joko Widodo mengumumkan program Amnesti Pajak pada tahun 2017 lalu. Program ini diluncurkan karena banyaknya kasus laporan penunggakan pajak dan banyak individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaannya. Maka dari itu, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meluncurkan program Amnesti Pajak.

Amnesti pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Amnesti pajak ini membuat banyak pihak berlomba-lomba melunasi tunggakan pajak dan banyak individu yang melaporkan jumlah kekayaannya kepada pihak yang berwenang. 

Program ini mampu meningkatkan pendapatan negara Indonesia hingga Rp. 130 triliun. Dengan demikian, kebijakan fiskal memberikan dampak positif yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Baca Juga: Contoh Kebijakan Makro di Indonesia

 

Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu kebijakan fiskal dan berbagai kekurangan serta kelebihannya. Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Semoga informasi di atas dapat membantu!