dana pensiun

Perhitungan dan Peraturan Dana Pensiun menurut Undang-undang

Pensiun adalah kondisi di mana seorang pekerja harus berhenti bekerja di karenakan usia. Batas usia pensiun normal pada umumnya adalah 55 tahun, namun usia diwajibkan pensiun adalah 60 tahun. Menurut pemerintah, pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah pekerja lakukan sebelum masa usia pensiun habis. Pensiun juga berguna sebagai sarana penghimpun dana untuk menimbangkan kesejahteraan para pekerja serta meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992Tentang Dana Pensiun.

 

Dana Pensiun

Pensiun akan diberikan sebagai pembiayaan dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas.

Dalam ketetapan undang-undang tersebut, program sistem pendanaan pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, dalam memelihara kesinambungan penghasilan peserta dana pensiun pada hari tua. Hal ini terdapat pada peraturan dana pensiun secara umum berdasarkan sumber dari OJK tentang penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992.

 

Ketentuan Pembentukan Dana Pensiun

Ada beberapa ketentuan bagi perusahaan untuk membentuk dana pensiun, yaitu:

  1. Perusahaan harus memberikan pengakuan keinginan secara tertulis untuk mendirikan dana pensiun.
  2. Adanya janji dari perusahaan kepada karyawan, maka janji tersebut akan menjadi acuan dalam peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan, setelah mendapatkan pendapat dan saran dari para
  3. Terdapat badan hukum yang mengelola dana pensiun secara langsung dan menerimanya sebagai titipan berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku.

Beberapa resiko yang akan didapatkan perusahaan dalam pembentukan dana pensiun diantaranya adalah perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak, pengelolaan administrasi dana pensiun yang tidak mudah, kasus yang ada terkadang sulit untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan kepedulian perusahaan terhadap dana pensiun yang masih sedikit, sementara pemerintah belum dapat memastikan semua badan usaha melakukan program dana pensiun.

 

Jenis Dana Pensiun

Berdasarkan Ketetapan Undang-undang nomor 11 tahun 1992, ada 2 jenis dalam dana pensiun, yaitu:

  • Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dibentuk dan dikelola oleh perusahaan dalam memberikan program dana pensiun bagi karyawan.
  • Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, termasuk karyawan dan pekerja mandiri.

 

Baca Juga: Berapa Batas Usia Pensiun Menurut Undang–Undang?

 

Perhitungan Dana Pensiun

Berdasarkan ketetapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 167 dan pasal 156 ayat 4, telah ditetapkan bahwa perusahaan yang membuat program dana pensiun bagi karyawannya, dan kemudian iuran tersebut akan dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, maka seorang karyawan tidak berhak mendapatkan pesangon (terdapat pada pasal 156 ayat 2) dan uang penghargaan masa kerja (terdapat pada pasal 156 ayat 3).

Hak yang akan didapatkan atas uang penggantian memiliki ketentuan, selisih dana dengan nilai dana pensiun yang ada pada perusahaan lebih kecil dari jumlah dua kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan atas masa kerja, kemudian karyawan telah didaftarkan iurannya pada program dana pensiun.

Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawan pada program dana pensiun, dan ternyata terdapat karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka  perusahaan tersebut wajib memberikan:

  • Uang pesangon dengan nilai 2 kali berdasarkan pasal 156 ayat 2
  • Uang penghargaan masa kerja 1 kali berdasarkan pasal 156 ayat 3
  • Uang penggantian hak berdasarkan pasal 156 ayat 4

 

Baca Juga: Begini Cara Menghitung Pajak Uang Pesangon

 

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 14 ditetapkan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab mengelola dana pensiun untuk sektor swasta adalah JAMSOSTEK. Nilai dana pensiun yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala disebut Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun, pekerja (pegawai negeri sipil) dan pensiun janda/duda pekerja karyawan swasta dan PNS telah ditetapkan kebijakan untuk mendapatkan  tunjangan pensiun bulanan senilai (2.5% dari gaji bulanan x jumlah tahun pengabdian) sampai 80% dan hari tua yang dibayar sekaligus dan telah memasuki usia pensiun, secara keseluruhan total jumlah dana pensiun yang diberikan adalah 0.6%.

 

Contoh Simulasi Perhitungan Pensiun

Contoh kasus perhitungan besaran iuran untuk program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan oleh perusahaan:

Seorang karyawan disebuah perusahaan mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 10.000.000. Perusahaan tersebut mengikutsertakan karyawannya ke dalam program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan,  maka perhitungannya adalah :

  1. Dibayar perusahaan, 2% X Rp 8.512.400 = Rp 170.248,-
  2. Dipotong dari gaji karyawan, 1% X Rp 8.512.400 = Rp 85.124,-

*Batas maksimal upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun pada tahun 2019 adalah Rp. 8.512.400

Maka akan didapatkan total iuran jaminan pensiun yang harus dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan tersebut setiap bulan adalah Rp 255.372,-

Setelah mengetahui aturan dana pensiun menurut undang-undang, ada sebagian pimpinan perusahaan yang berpikir untuk lebih memberikan pesangon saja dari pada mendaftarkan karyawan ke dalam program Jaminan Pensiun, seharusnya hal ini merupakan wajib bagi perusahaan karena tentunya memiliki dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan karyawannya.