Kini siapa sih, yang tidak ingin menjadi seorang PNS? Tidak heran bila tahun ini banyak orang berbondong-bondong untuk menjalani tes CPNS agar dapat menjadi seorang PNS dan juga gaji yang terjamin serta tunjangan kinerja yang beragam dan juga stabil.
Pada dasarnya, tunjangan merupakan hak yang perlu diberikan oleh perusahaan kepada setiap pekerja karena kini diberikan atau tidaknya tunjangan sering dijadikan sebagai sebuah pertimbangan oleh para pencari kerja.
Tunjangan ini juga sudah diatur di dalam UU No. 14 Pasal 99 yang mengatur perihal adanya jaminan sosial bagi para pekerja di suatu badan perusahaan atau instansi. Namun, apa yang dimaksud dengan tunjangan kinerja itu sendiri?
Apa Itu Tunjangan Kinerja (Tukin)?
Jika Anda adalah seorang PNS maka Anda pastinya sangat familiar dengan istilah Tukin. Tukin atau tunjangan kinerja adalah tunjangan paling besar yang diterima PNS dengan angka besaran yang ditentukan sesuai dengan kelas jabatan maupun instansi di mana PNS bekerja.
Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan juga capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan tunjangan kinerja yang diberikan haruslah berdasarkan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu sendiri adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan berbagai kriteria faktor jabatan yang didasarkan oleh informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan juga kelas jabatan.
Penilaian suatu jabatan ini juga didasarkan oleh beberapa faktor agar seorang PNS bisa mendapatkan tunjangan kinerja, sehingga apabila PNS tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya secara menyeluruh maka tukin yang didapatkannya juga akan fluktuatif, bisa naik dan juga bisa turun.
Baca Juga: Gunakan Aplikasi Untuk Menghitung Tunjangan kinerja
Dasar Penetapan Tunjangan Kinerja PNS
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai peraturan tunjangan kinerja bahwa bagi para PNS untuk mendapatkan tukin tentunya diadakan evaluasi terlebih dahulu.
Sistem evaluasi jabatan ini dilakukan berdasarkan faktor-faktor jabatan yang dijadikan sebagai kriteria penilaian indikator tunjangan kinerja berikut:
1. Penilaian Jabatan Struktural
Dalam penilaian jabatan struktural ini digunakan faktor-faktor dan juga kriteria penilaian jabatan sebagai berikut:
- Ruang lingkup dan dampak yang diberikan oleh seorang PNS
- Pengaturan organisasi
- Wewenang penyeliaan dan manajerial
- Hubungan personal yang terbagi dalam 2 sub faktor, yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan
- Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan
- Berbagai kondisi lain.
2. Penilaian Jabatan Fungsional
Dalam melakukan penilaian jabatan fungsional, maka faktor-faktor yang akan menjadi penilaian dalam suatu evaluasi jabatan adalah sebagai berikut:
- Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan
- Pengendalian dan pengawasan penyelia
- Pedoman kerja
- Kompleksitas tugas
- Ruang lingkup dan dampak
- Hubungan personal
- Tujuan hubungan
- Persyaratan fisik
- Lingkungan pekerjaan.
Baca Juga: SKP Online: Mengukur Kinerja PNS
Besaran Tukin PNS
Grade tukin per bulannya diatur sesuai dengan ketentuan dari masing-masing lingkungan kementerian atau lembaga dan juga kelas jabatannya masing-masing.
Sebagai contohnya, berikut ini adalah besaran tukin di lingkungan Kemenkumham yang berdasarkan kelas jabatannya:
| Kelas Jabatan | Besaran Tunjangan Kinerja |
| 1 | Rp 2.531.250 |
| 2 | Rp 2.708.250 |
| 3 | Rp 2.898.000 |
| 4 | Rp 2.985.000 |
| 5 | Rp 3.134.250 |
| 6 | Rp 3.510.400 |
| 7 | Rp 3.915.950 |
| 8 | Rp 4.595.150 |
| 9 | Rp 5.079.200 |
| 10 | Rp 5.979.200 |
| 11 | Rp 8.757.600 |
| 12 | Rp 9.896.000 |
| 13 | Rp 10.936.000 |
| 14 | Rp 17.064.000 |
| 15 | Rp 19.280.000 |
| 16 | Rp 27.577.500 |
| 17 | Rp 33.240.000 |
Baca Juga: Apakah Penghasilan di Bawah PTKP Masih Harus Bayar Pajak?
Contoh Perhitungan Tukin
Sebelum mengetahui contoh perhitungan tukin PNS, perlu diketahui bahwa untuk menghitung Tukin PNS rumusnya adalah:
Tunjangan Kinerja= Nilai Jabatan x Indeks Besaran Rupiah
Contohnya:
Seorang sekretaris BUMN mendapatkan nilai jabatan sebesar 1,500 pada tahun ini. Sementara itu, indeks rupiah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 5,000 untuk setiap nilai jabatan.
Maka perhitungan tunjangan kinerja yang diterima adalah:
= nilai jabatan x indeks rupiah
= 1,500 x Rp. 5000 = Rp. 7,500,000,-
Kenaikan Tukin PNS
Kenaikan tukin diumumkan pada tanggal 13 Juni 2023 oleh Presiden Joko Widodo oleh beberapa kementerian di antaranya:
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Agama
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Berikut adalah tabel kenaikan tukin PNS terbaru sesuai dengan pasal 5 ayat 1 perpres:
| Kelas Jabatan | Besaran Tukin Per Kelas Jabatan |
| Kelas Jabatan 1 | Rp2.575.000 |
| Kelas Jabatan 2 | Rp3.154.000 |
| Kelas Jabatan 3 | Rp3.980.000 |
| Kelas Jabatan 4 | Rp4.179.000 |
| Kelas Jabatan 5 | Rp4.607.000 |
| Kelas Jabatan 6 | Rp4.837.000 |
| Kelas Jabatan 7 | Rp5.079.000 |
| Kelas Jabatan 8 | Rp6.349.000 |
| Kelas Jabatan 9 | Rp7.474.000 |
| Kelas Jabatan 10 | Rp8.458.000 |
| Kelas Jabatan 11 | Rp10.947.000 |
| Kelas Jabatan 12 | Rp12.370.000 |
| Kelas Jabatan 13 | Rp13.670.000 |
| Kelas Jabatan 14 | Rp21.330.000 |
| Kelas Jabatan 15 | Rp24.100.000 |
| Kelas Jabatan 16 | Rp32.540.000 |
| Kelas Jabatan 17 | Rp41.550.000 |
Alasan tukin PNS naik seperti yang dilansir CNBC adalah karena tukin merupakan bentuk apresiasi presiden terhadap kinerja pegawai kementerian tersebut.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kenaikan tukin kementerian atau lembaga tersebut antar 10% hingga 20% berdasarkan target kinerja yang dimiliki oleh pegawai.
Baca Juga: Peraturan Baru, Mutasi PNS Bakal Dilakukan Berdasarkan Performa Kerja
Atur Gaji dan Tunjangan Karyawan Lebih Mudah dengan Jasa Payroll LinovHR
Penggajian karyawan beserta tunjangannya memang merupakan hal yang cukup kompleks untuk dilakukan sehingga terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan yang justru malah dapat merugikan salah satu pihak.
Bagaimana tidak? Perhitungan gaji, tunjangan hingga pemotongan pajak untuk satu karyawan saja pastinya dapat menghabiskan banyak waktu bila dilakukan secara manual, apalagi untuk karyawan-karyawan lainnya dengan besaran gai yang berbeda-beda dan juga tunjangan yang berbeda.
Karena hal inilah, LinovHR datang sebagai solusi yang sangat amat bermanfaat dalam hal memudahkan payroll karyawan.
Tidak hanya itu, payroll gaji, tunjangan hingga pemotongan pajak penghasilan pun juga dapat dengan cepat dan tepat dilakukan dengan LinovHR.
Tidak sampai sini saja, melakukan payroll dengan LinovHR juga terjamin keamanannya karena penyimpanan data bank payroll dan informasi lainnya dijamin keamannya sehingga tidak akan ada risiko kebocoran data baik internal maupun eksternal.
Masih banyak lagi keunggulan yang dapat dinikmati oleh perusahaan Anda selama proses manajemen payroll dan juga tunjangan kinerja karyawan.
Yuk, berlanggan dengan LinovHR sekarang juga!
