pembetulan spt

Cara Pembetulan SPT Tahunan Pribadi

Saat ini, masyarakat sudah bisa melaporkan SPT Tahunan secara online melalui fitur e-Filing dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Ketika Anda melakukan “Submit” setelah mengisi data pelaporan SPT, maka data tidak bisa dihapus. Jika hendak mengganti data SPT, harus dilakukan melalui pembetulan SPT. 

 

Bagaimana cara melakukan pembetulan SPT tahunan pribadi? Berikut LinovHR akan menjelaskannya melalui artikel berikut.

 

Syarat dan Ketentuan Dalam Pembetulan SPT Tahunan Pribadi

Sudah submit data, tetapi tidak bisa diganti? Jangan khawatir, Anda dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan apabila telah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan berikut.

 

1. Belum menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Umumnya, ketika wajib pajak telah melakukan pelaporan SPT Tahunan, pihak DJP akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Apabila dokumen ini telah diterima, Anda tidak bisa melakukan pembetulan SPT pada masa waktu pajak tersebut.

Apabila Anda belum menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, masih bisa melakukan perbaikan. Jadi, jika ada kesalahan data, segeralah lakukan pembetulan.

 

Baca juga: Tata Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 

2. Belum mendapat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Jika belum menerima surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, Anda dapat melakukan pembetulan SPT. Namun, jika telah mendapatkannya, Anda sudah tidak bisa mengubah kesalahan data dalam sistem DJP.

 

3. Belum Masuk Masa Kadaluarsa

Anda harus segera melakukan pembetulan SPT jika ada kesalahan data. Jangka waktu pembetulan SPT paling lama adalah 2 tahun sebelum masa kadaluarsa. Jika tidak memperbaiki data SPT, dikhawatirkan akan menimbulkan  masalah di masa mendatang.

 

4. Pembetulan Dilakukan Jika Sudah Menerima Surat dari DJP

Perlu diketahui, Anda harus melakukan pembetulan SPT dalam waktu 3 bulan setelah mendapat:

  • Surat Ketetapan Pajak 
  • Surat Keputusan Keberatan 
  • Surat Keputusan Pembetulan
  • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

 

Pembetulan SPT Tahunan dilakukan  karena mendapat surat-surat di atas untuk  tahun pajak sebelumnya. Dalam dokumen tersebut tertera pernyataan rugi fiskal yang berbeda yang telah dikompensasikan dalam SPT yang diperbaiki.

payroll

Cara Pembetulan SPT Tahunan 

Bagi Anda yang mengalami kesalahan dalam melakukan input data bisa segera melakukan pembetulan. Berikut tata cara pembetulan SPT Tahunan secara online.

  1. Unduh program aplikasi e-SPT melalui laman resmi DJP Online
  2. Jika telah terunduh, masuklah ke dalam program e-SPT 
  3. Masukkan akun DJP dan kata sandi, lalu tekan menu login
  4. Pilih menu SPT, klik buka SPT, dan cari menu Pembetulan
  5. Klik isi SPT
  6. Pilih menu Daftar Pemotongan Pajak
  7. Klik Satu Masa Pajak, maka akan muncul data-data hasil impor dari draf sebelumnya / pembetulan (00)
  8. Centang semua kolom, lalu klik ikon hapus, pastikan seluruh data telah tiada
  9. Klik menu CSV, Bukti potong, pilih pemotongan pajak bulanan
  10. Pilih buka file, pilih file pembetulan (01)
  11. Klik menu impor
  12. Klik menu Isi SPT lalu pilih Daftar SSP dan input NTPN yang didapat dari NTPN yang sudah dibayarkan Jika kurang bayar.
  13. Klik menu Isi SPT, lalu Pilih SPT Induk dan Pastikan sudah di Klik Simpan.
  14. Lanjutkan proses file CSV Pembetulan (01) berdasarkan pada file CSV (00) yang pernah dibuat dan klik impor
  15. File CSV akan tersimpan dan siap dilaporkan.

 

Nantinya, file yang harus dilaporkan terdapat 2 macam, yakni format CSV dan PDF yang berasal dari SPT Induk yang telah dicetak dalam bentuk Pdf. Anda harus memastikan nama kedua file tersebut sama, agar proses pelaporan berjalan lancar.

 

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan Pribadi

Ketika Anda melakukan Pembetulan, nantinya akan ada sanksi administrasi yang dikenakan. Apabila melakukan pembetulan dan hasilnya jumlah pajak penghasilan terutang  itu lebih besar, maka bakal terkena sanksi berdasarkan tarif bunga sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam kebijakan ini, tarif sanksi administrasi pajak berubah. Sebelumnya, tarif yang berlaku adalah datar (single tarif), menjadi fluktuatif berdasarkan suku bunga Bank Indonesia.

 

Baca juga: 5 Kesalahan Fatal Saat pengisian SPT Pajak Online 

 

Setiap bulan Bank Sentral Indonesia bakal menetapkan suku bunga acuan 7 days repo rate. Hal ini akan jadi acuan Kementerian Keuangan dalam menetapkan tarif sanksi administrasi pajak.

Adapun macam-macam sanksi sebagai berikut:

 

  • Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan 

Rumus cara menghitung sanksi:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% :12)

Jangka waktu kena sanksi paling lama 2 tahun.

Denda ini akan dikenakan pada wajib pajak pribadi dalam keadaan berikut:

  1. Melakukan perbaikan SPT secara sendiri, lalu membuat utang pajak menjadi semakin besar
  2. Wajib pajak telat bayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  3. Telat membayar SPT Masa

 

  • Sanksi berupa denda untuk tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus menghitungnya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10 % : 12)

Pengenaan sanksi denda paling lama jangka waktu 12 bulan.

 

  • Sanksi ketika Wajib Pajak tidak melunasi kurang bayar dan mendapat dokumen SKPKB

Denda ini akan dikenakan pada Wajib Pajak yang mendapat dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pengenaan sanksi denda maksimal dalam jangka waktu 2 tahun.

Rumus cara menghitungnya, yakni:

(Tarif bunga dalam sanksi pajak + 15% : 12).

 

Baca juga: Ini Dia Sanksi yang Akan Didapat Akibat Tidak Bayar Pajak 

 

  • Sanksi tindak pidana atas pengungkapan ketidakbenaran

Dalam sanksi kali ini, nominal denda tidak akan menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga Bank Sentral Indonesia. Tarif sanksi yang dikarenakan pengungkapan ketidakbenaran suatu data dalam hal tindak pidana. Sebanyak 100% jumlah pajak kurang bayar saat laporan tidaklah benar.

 

Sederhanakan Pengelolaan Pajak PPh 21 dengan Payroll Outsource LinovHR

Pelaporan pajak oleh karyawan memang dilakukan secara mandiri sebagai bentuk transparansi pengelolaan pajak. Namun, perusahaan tetap akan membantu karyawan dalam mengelola dan memotong pajak penghasilan dari setiap karyawan, lalu menyerahkannya ke instansi terkait (DJP). 

Sayangnya pengelolaan pajak penghasilan atau PPh 21 cukup rumit serta memakan waktu lama karena banyak komponen dan informasi karyawan. Sehingga penghasilan kena pajaknya pun juga akan berbeda. Inilah yang sering kali menjebak para HRD. 

LinovHR hadir untuk membantu memecahkan rumitnya pengelolaan pajak penghasilan atau PPh 21. Didukung dengan tim ahli dan berpengalaman, payroll outsourcing dari LinovHR telah berpengalaman dalam mengelola pajak penghasilan dari banyak perusahaan. 

LinovHR juga menjamin kerahasiaan dan keamanan  setiap informasi yang digunakan untuk pengelolaan pajak penghasilan.

Simak Lebih Lengkap Tentang Payroll Outsourcing LinovHR -> LinovHR.com/Payroll-Outsourcing/

 

Sekian penjelasan dari LinovHR seputar cara pembetulan SPT Tahunan. Diharapkan, melalui langkah-langkah di atas Anda dapat lebih mudah dalam menghadapi hal serupa. Mari taat membayar pajak  demi meningkatkan kesejahteraan bersama.