pajak natura

Ketahui Ketentuan Aturan Pajak Natura Dalam UU HPP

Baik Anda seorang karyawan atau pemilik perusahaan, tentunya harus memahami segala bentuk perpajakan yang berkaitan dengan bisnis. Salah satunya adalah pajak natura, yaitu pajak yang dikenakan untuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan.

Pajak ini sendiri berlaku untuk fasilitas yang diperoleh dari perusahaan yang dianggap sebagai penghasilan. Hal ini karena terdapat berbagai fasilitas perusahaan seperti rumah, mobil, dan sebagainya yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak tahunan.

Untuk mengenal lebih jauh regulasi mengenai pajak natura, LinovHR akan membahasnya mulai dari pengertian hingga cara menghitungnya.

Simak ulasan artikel berikut ini!

 

Apa Itu Pajak Natura?

Pajak natura adalah pengenaan pajak terkait dengan pemberian natura atau kenikmatan berupa fasilitas dari pemberi kerja atau perusahaan. Bagi seorang pegawai, natura ini dianggap sebagai objek pajak karena statusnya merupakan penghasilan.

Aturan yang mengatur mengenai ketentuan pajak ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebelumnya, pemberian natura yang dilakukan oleh perusahaan tidak dihitung sebagai objek pajak. Namun, selama ini pemberian fasilitas tersebut tidak dilaporkan dalam SPT tahunan karena tidak berupa uang.

 

Baca Juga: Status Wajib Pajak Non Efektif

 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pemberian seluruh fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan.

Hal ini berkaitan dengan isi dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7.2021 yang menyebutkan bahwa objek pajak yaitu penghasilan. Jadi, seluruh hal yang dianggap penghasilan harus dikenakan pajak.

 

Apa Saja Natura yang Dikecualikan dari Objek Pajak?

Berdasarkan pengertian di atas, mungkin Anda akan menyimpulkan bahwa semua penghasilan dikenakan pajak, termasuk natura.

Namun, ternyata tidak semua natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan masuk ke dalam kategori objek pajak penghasilan atau PPh yang bisa dimasukkan ke dalam  natura pajak.

Terdapat beberapa pengecualian natura sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Berikut bunyinya:

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:

  • Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  • Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  • Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  • Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  • Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

 

Beberapa natura yang disebutkan tersebut bukan merupakan penghasilan. Di mana fasilitas yang diterima oleh pegawai tersebut tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan.

Sehingga, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja tersebut tidak perlu menjadi pengurang atas penghasilan bruto perusahaan.

 

Baca Juga: Besaran PPh 21 yang Ditanggung Oleh Perusahaan

 

Bunyi Ketentuan Pajak Natura Karyawan

Ketentuan umum mengenai pajak natura karyawan tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 4 ayat (1) UU HPP ditegaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

  • Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan  nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

 

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa natura yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk barang yang bukan bentuk uang. Sehingga dapat dijadikan sebagai penghasilan bagi karyawan yang menerimanya.

Namun, dalam aturan ini pula disebutkan pengecualian natura yang telah dijelaskan sebelumnya.

 

Cara Menghitung Pajak Natura

Cara menghitung pajak natura pada dasarnya mirip dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pribadi.

Anda perlu memasukkan perhitungan natura pajak dalam penghasilan bruto karyawan, nantinya penghasilan bruto tersebut harus dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Sehingga, hasilnya adalah PKP (Penghasilan Kena Pajak).

Seperti menghitung PPh pada umumnya, Penghasilan Kena Pajak tersebut perlu dikalikan dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 yang sesuai dengan tarif terbaru mengenai PPh pribadi dalam UU HPP.

Sesuai dengan UU HPP, jumlah penghasilan kena pajak (PKP) yang akan dikalikan dengan tarif progresif paling kecil adalah 5% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 setahun.

Meskipun demikian, nilai natura yang akan dimasukkan dalam komponen penghasilan kotor atau bruto karyawan tidak serta merta barang yang diterima. Harus dihitung pula besaran penyusutannya untuk natura tersebut dalam kondisi barang.

Oleh sebab itu, pastikan Anda menghitungnya dengan teliti sesuai dengan komponen-komponennya. Salah satu cara agar Anda dapat menghitung pajak dengan tepat dan cepat adalah menggunakan software payroll LinovHR. 

 

payroll

 

Software payroll LinovHR dilengkapi dengan fitur Tax Calculator untuk melihat simulasi pajak yang mesti dibayar secara cepat, otomatis, dan akurat.

Tidak hanya mempermudah dalam urusan pajak, Anda juga dapat dengan mudah melakukan perhitungan payroll seperti pembayaran gaji, pengelompokkan payroll, pembuatan slip gaji, hingga menghasilkan laporan payroll yang akuntabel.

Dilengkapi pula dengan fitur tambahan Payroll Component yang dapat mengatur seluruh komponen payroll karyawan Anda dengan praktis. Anda dapat mengelola berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, BPJS, hingga berbagai hal natura/kenikmatan yang diberikan perusahaan.

Dengan begitu, maka proses perhitungan payroll perusahaan Anda akan jauh lebih mudah, cepat, dan akurat.

Segera beralih ke software payroll LinovHR untuk mudahkan seluruh proses penggajian karyawan perusahaan Anda. Ajukan demo gratis sekarang untuk mengetahui lebih lanjut!