pekerja harian lepas

HRD Wajib Tahu! Ketentuan dan Hak Pekerja Harian Lepas (PKHL)

Selain karyawan tetap dan karyawan kontrak, di dunia kerja ada yang namanya pekerja harian lepas atau lebih populer disebut freelancer. Walau bersifat tidak terikat dengan perusahaan, HRD tetap harus memperhatikan pekerja harian lepas yang bekerja di perusahaan. Sebab, bagaimana pun juga pekerja harian lepas mempunyai andil besar terhadap perkembangan bisnis perusahaan. 

 

Siapakah Itu Pekerja Harian Lepas (PKHL)? 

Pekerja lepas atau freelancer adalah karyawan yang tidak mempunyai kontrak kerja dengan perusahaan. Umumnya freelance mengerjakan tugas-tugas sederhana yang mendukung bisnis perusahaan seperti pengemasan produk dalam perusahaan manufaktur.  

Akan tetapi, banyak di kota besar mulai melirik profesi freelancer. Khususnya anak muda dan mahasiswa yang membutuhkan banyak pengalaman kerja untuk melamar ke posisi yang lebih tinggi. Ruang lingkup pekerjaannya pun mulai beragam, yaitu web developer, copywriting, hingga illustrator. Jadi, walau tidak tetap bekerja dalam suatu tempat, pekerja lepas tetap harus selalu aktif mengembangkan skill atau kemampuan guna bersaing di pasar tenaga kerja. 

 

Hak Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang

Sama halnya dengan pekerja lain, pekerja harian lepas juga mendapatkan hak yang sama dan diatur dalam undang-undang di Indonesia. Apapun ketentuan mengenai pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras No/KEP-100/Men/VI/2004 mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Selain itu, Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 dan UU ketenagakerjaan juga mengatur mengenai ketentuan pekerja harian lepas dalam perusahaan. Berdasarkan keputusan dan UU tersebut, pekerja harian lepas masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).  Di bawah ini adalah hak-hak yang berhak didapatkan selama bekerja di suatu perusahaan

 

Mendapatkan Upah

Setelah menerima tugas dan menyelesaikan tugasnya dengan tepat dan akurat, tentu saja hak utama yang harus diterima adalah mendapatkan upah. Perusahaan sebagai pemberi pekerjaan pun harus memberikan upah.  Pengupahan bisa berupa satuan waktu atau lamanya pekerja bekerja dan hasil yang dikerjakan pekerja. 

 

Menerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah hak semua warga negara Indonesia. Khusus bagi freelancer yang tidak mempunyai ikatan dengan perusahaan, jaminan sosial yang dapat diterima adalah BPJS Bukan Penerima Upah (BPU). berbeda dengan karyawan dalam suatu perusahaan, peserta BPU wajib melaporkan dan membayar iuran BPJS secara mandiri, baik melalui kantor BPJS dan melalui mitra BPJS. 

 

reimbursement

Kejelasan Tugas dan Tanggung Jawab

Hal lain yang tak kalah penting adalah kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dari si pekerja. Sebab, banyak uraian tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan brief dan implementasi pekerjaan. Ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab tentu akan merusak hubungan antara perusahaan dan pekerja. 

 

Baca Juga: Jenis Kontrak Kerja Karyawan yang Dibuat HRD

 

Hal yang Perlu Diperhatikan HRD dalam Mempekerjakan Pekerja Harian Lepas

Sebagai divisi yang mengelola karyawan, HRD wajib memahami hal-hal yang diperhatikan dalam mempekerjakan pekerja harian lepas. Inilah perwujudan nyata HRD sebagai divisi yang menghubungkan kepentingan pekerja dan perusahaan. Apa saja yang harus diperhatikan oleh para HRD dalam mempekerjakan tenaga kerja lepas?

 

Waktu Kerja 

Pekerja lepas tidak bisa dipekerjakan terus menerus. Maksimal waktu kerja yang seharusnya diberlakukan adalah 21 hari dalam sebulan. Jika perusahaan mempekerjakan selama lebih 21 hari atau 3 bulan berurutan, perusahaan wajib merubah status pekerja menjadi pekerja tetap. 

 

Sistem Pengupahan

Pengupahan freelancer berdasarkan dua sistem, yaitu waktu dan hasil. Semua ini tergantung bagaimana kesepakatan perusahaan dan freelancer di awal kerjasama. Sistem waktu mengharuskan perusahaan membayarkan upah bulanan dibagi 25 hari khusus bagi perusahaan dengan sistem kerja 6 hari seminggu. Sedangkan untuk perusahaan dengan waktu kerja 5 hari, maka upah bulanan dibagi 21 hari. 

Bagi sistem pengupahan didasarkan pada hasil, maka besaran upah yang akan diterima sesuai dengan hasil pekerjaan si freelancer. Contohnya, freelancer desain menerima upah sebesar Rp 500.000 setelah mengerjakan 10 desain feeds Instagram.

 

Perjanjian Pekerjaan

Freelancer harus menerima brief yang jelas mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Setelah menerima brief, biasanya akan ada perjanjian mengenai bagaimana mekanisme pengerjaan dan pengupahan. Kesepakatan ini berbeda dengan kontrak kerja, tetapi tetap penting bagi pihak perusahaan dan freelancer. Dikhawatirkan brief yang tak jelas akan memicu kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan menghambat proses pekerjaan. 

 

Pajak Penghasilan

Semua pekerja di Indonesia wajib dikenakan pajak penghasilan. Bagaimana dengan pekerja harian lepas? Jika penghasilan yang diterima pekerja minimal Rp4.500.000 per bulan, maka upah yang diterima pekerja harian lepas wajib dipotong dengan pajak penghasilan. Namun, jika penghasilan yang diterima pekerja kurang dari Rp4.500.000 per bulan, upah yang diterima tidak wajib dikenakan pajak penghasilan. 

 

Baca Juga: Tata Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak

 

Cara Mengelola Upah Pekerja Harian Lepas dengan Payroll LinovHR

Jumlah karyawan dalam perusahaan begitu banyak dan membuat HRD sering kali kewalahan dalam mengelola penggajian. Jangankan pekerja harian, untuk mengurus gaji karyawan tetap dan kontrak dalam perusahaan saja HRD sudah dibuat pusing dan bingung. Belum lagi potongan pajak dan komponen gaji lainnya yang harus diproses bersamaan dengan akurat 

LinovHR menyediakan modul payroll yang dapat membantu perusahaan menghitung upah karyawan mulai dari karyawan tetap, karyawan kontrak, dan pekerja harian lepas. Semua perhitungan dilakukan dengan otomatis dan terpusat. Sehingga memudahkan HRD untuk mencari dan melacak informasi mengenai penggajian atau pengupahan karyawan. Tidak ada lagi pusing tiap bulan akibat perhitungan upah bulanan. 

Selain itu, modul payroll dari LinovHR juga memudahkan HRD untuk mencetak slip gaji otomatis. Hal ini sangat berguna bagi HRD ketika hendak membayarkan upah kepada pekerja . Dengan begitu, pekerja mengetahui semua rincian mengenai upah yang diterima dari hasil pekerjaan yang telah usai. Pengupahan pun akhirnya bukan lagi hal yang rumit dengan LinovHR. Untuk informasi lebih lengkapnya, hubungi LinovHR sekarang juga!