aturan cuti karyawan swasta

Peraturan Cuti Karyawan Swasta Menurut UU Cipta Kerja 2021

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan peraturan Omnibus Law. Segala hak dan kewajiban karyawan terkandung dalam peraturan ini. Salah satu hal yang menjadi sorotan, yaitu aturan cuti karyawan swasta. 

Pasalnya, ada beberapa hak  yang tidak tertera dalam UU Cipta Kerja. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya? Berikut LinovHR rangkum cara penerapan peraturan cuti karyawan swasta untuk tahun 2021.

 

Penjelasan Soal Kebijakan Cuti dari Menteri Ketenagakerjaan

Sebelumnya, sempat beredar isu di masyarakat bahwa ketentuan atas hak cuti melahirkan, haid, dan sakit dihilangkan.

Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menepis kabar tersebut. 

Dilansir dari laman Kompas.com, Ida menjelaskan, bahwa ketentuan ketiga hak cuti di atas masih berlaku. Namun, peraturan tersebut memang tidak tertera dalam Omnibus Law lantaran masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yaitu UU Ketenagakerjaan.

Ida pun menegaskan segala kebijakan pekerja yang tidak tertera dalam UU Cipta Kerja, berarti masih menggunakan ketentuan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selama peraturan tersebut belum dihapus.

Inilah rincian lengkap atas kebijakan aturan cuti karyawan swasta tahun 2021.

 

Cuti Tahunan

Pada Pasal 79 Ayat (1) berisi ketentuan kewajiban pengusaha untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada karyawan. Lalu, masih dalam Pasal yang sama Ayat (3) menambahkan, bahwa yang dimaksud cuti adalah cuti tahunan.

Cuti tahunan ini wajib diberikan kepada pegawai yang  telah bekerja paling sedikitnya selama 12 (dua belas) bulan. Jumlah cuti tersebut sebanyak 12 (dua belas) hari kerja. Lalu, untuk segi penerapannya, diatur dalam perjanjian kerja dan aturan perusahaan.

software hris

Cuti Haid

Kebijakan mengenai cuti haid tidak tertera dalam Omnibus Law. Berdasar penuturan Menteri Ketenagakerjaan, peraturan ini masih menggunakan kebijakan lama, yakni UU Ketenagakerjaan.

Ketentuan ini termaktub pada Pasal 81 Ayat (1), dengan isi simpulan, bahwa setiap pegawai perempuan yang sedang masuk masa haid dan merasakan sakit hingga tidak mampu bekerja. Maka, berhak untuk mengajukan hak cuti pada hari pertama dan kedua.

 

Cuti Hamil, Melahirkan, dan Keguguran

UU Cipta Kerja tidak mengandung ketentuan atas cuti hamil maupun melahirkan. Jadi, kebijakan ini masih mengarah pada peraturan UU Ketenagakerjaan pada Pasal 82 Ayat (1) dan (2).

Pada ayat (1), menjelaskan pegawai perempuan punya hak untuk menjalani istirahat selama jangka waktu 1,5 (satu setengah) bulan. Lalu, pasca persalinan, pun pegawai perempuan mendapat waktu istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan.

Apabila pegawai perempuan mengalami keguguran kandungan, juga mendapat kesempatan istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan. Hal ini terkandung dalam Pasal 82 Ayat (2).

 

Baca Juga: Apakah Karyawan Pria Mendapat Cuti Ketika Istri Melahirkan? 

 

Hak Istirahat Harian dan Mingguan

Pada Pasal 79 Ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur dua ketentuan waktu istirahat yang wajib diberikan pengusaha kepada karyawannya.

  • Ketentuan pertama, karyawan berhak menerima istirahat pada jam kerja setidaknya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus.
  • Ketentuan kedua, karyawan berhak  memperoleh istirahat mingguan selama 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja 1 (minggu).

 

Hak Istirahat Panjang

Selain cuti, juga ada hak serupa untuk karyawan yang bernama istirahat panjang. Aturan ini masih mengarah pada UU Ketenagakerjaan pada Pasal 79 Ayat 2.

Kesimpulan isi dari Pasal tersebut, yakni istirahat panjang setidaknya selama 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan dengan masing-masing 1 bulan. Namun, untuk memperoleh hak ini, karyawan harus bekerja di perusahaan bersangkutan minimal selama 6 tahun.

Lalu, apabila telah mengambil waktu istirahat ini, pegawai tidak berhak kembali menerima hak serupa dalam jangka 2 (dua) tahun berjalan. Begitu pun berlaku selanjutnya untuk setiap jangka waktu kerja selama 6 (enam) tahun.

 

Baca Juga: Apakah Perusahaan Boleh Memberhentikan Karyawan Sakit? 

 

Mungkinkah Ada Tambahan Waktu Cuti dan Istirahat untuk Karyawan?

Kemungkinan adanya waktu cuti dan istirahat masih dapat terjadi tergantung dari kesepakatan kerja antara karyawan dan perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 Ayat (5). 

Apabila dalam kontrak kerja perusahaan memberikan opsi tertentu atas ketentuan cuti tambahan dan disetujui oleh karyawan, maka hal tersebut sah-sah saja. Selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan cuti karyawan swasta tetaplah menjamin hak karyawan untuk mengajukan cuti. Karyawan swasta tak perlu khawatir atas tidak adanya beberapa ketentuan mengenai hak soal cuti. Pemerintah telah menjelaskan bahwa hak-hak cuti tidaklah dihapus, melainkan hanya tidak tertera dalam UU Cipta Kerja dan peraturan tersebut dapat merujuk ke UU Ketenagakerjaan 2003.