kecelakaan kerja

Kecelakaan Kerja Menimpa Karyawan, Apa yang Harus Dilakukan HR dan Perusahaan?

Kecelakaan kerja adalah hal yang paling tak diinginkan oleh karyawan maupun perusahaan dalam lingkungan kerja. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak akan keselamatan karyawan mereka dalam menjalani kerja di lingkungan kerja, dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja guna melindungi karyawan dari hal yang tak diinginkan. 

Dampak buruk dari kecelakaan kerja tidak hanya melukai karyawan yang mengalaminya, melainkan berkaitan erat dengan citra dan kredibilitas perusahaan dalam melindungi karyawannya. Oleh sebab itu, perusahaan wajib melindungi karyawan ketika bekerja di tengah lingkungan kerja. 

Namun, walau sudah menggunakan perlengkapan dan peralatan pelindung yang memadai, tetap saja kecelakaan menimpa karyawan dalam lingkungan kerja. Jika sudah begini, perusahaan berperan besar dalam menangani dan mendampingi karyawan yang mengalami kecelakaan. Apa yang harus dilakukan perusahaan ketika karyawan mengalami kecelakaan kerja? Bagaimana keterlibatan tim Human Resource perusahaan dalam hal ini?

 

Lapor Kecelakaan Kerja Karyawan 

Ketika karyawan mengalami kecelakaan kerja, hal yang pertama harus dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan laporan kepada BPJS Ketenagkerjaan. Dalam laporan tersebut, perusahaan melalui beberapa tahapan tergantung bagaimana kejadian dan dampak kecelakaan yang menimpa karyawan

 

Tahap I 

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan atau dampak akibat kecelakaan kerja yang mempengaruhi karyawan kepada BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melapor kepada dinas terkait dalam lingkungan setempat. Laporan harus dibuat lebih dari 2 kali 24 jam sejak kecelakaan terjadi. 

 

Baca Juga: SIPP Online Panduan Lengkap BPJS Ketenagakerjaan 2020

 

Tahap II

Jika kecelakaan yang menimpa karyawan memberi dampak berupa cacat atau memiliki penyakit, perusahaan harus melaporkan kecelakaan atau dampak yang menimpa karyawati tidak  lebih dari 2 kali 24 jam setelah  karyawan dinyatakan memiliki penyakit, cacat atau meninggal dunia. Laporan tahap II harus menyertakan surat keterangan dokter yang menjelaskan:

  1. Keadaan sementara tak mampu bekerja karyawan berakhir
  2. Kondisi jenis cacat karyawan. apakah cacat total tetap, cacat sebagian anatomis, atau cacat sebagian fungsi  
  3. Surat meninggal dunia bagi karyawan yang meninggal dunia

 

Mengajukan Manfaat Jaminan Kerja 

Seperti yang diketahui, perusahaan telah mendaftarkan karyawan dalam program jaminan kerja ketika awal kontrak kerja. Bila karyawan mengalami kecelakaan kerja, perusahaan dapat langsung mengajukan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja. Untuk mengajukan manfaat program jaminan tersebut, perusahaan dapat menggunakan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada BPJS Kesehatan dengan melampirkan dokumen: 

  1. Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan dari karyawan yang mengalami kecelakaan kerja
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Surat keterangan dokter
  4. Kwitansi asli biaya angkut karyawan
  5. Kwitansi asli biaya perawatan karyawan. Hal ini diperlukan bila fasilitas kesehatan tempat rujukan karyawan belum bekerjasama dengan BPJS
  6. Dokumen lain jika diperlukan

 

Tata cara di atas sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Permenaker Nomor 26 Tahun 2015, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan wajib menalangi  terlebih dahulu biaya pengangkutan dan biaya perawatan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit, termasuk biaya santunan sementara selama karyawan tak mampu bekerja. 

Baca Juga: Serba-serbi Undang-Undang Ketenagakerjaan

 

Dasar Perlindungan Perusahaan atas Karyawan

Menurut Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, semua karyawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja selama bekerja di lingkungan kerja perusahaan.  Pasal ini juga menjelaskan bahwa setiap karyawan dilindungi keselamatannya dalam bekerja guna meningkatkan produktivitas selama bekerja. Maka, tak ada pengecualian bagi perusahaan untuk melalaikan perlindungan atas karyawan mereka. 

Untuk menguatkan dasar perlindungan perusahaan dalam mengantisipasi kecelakaan di lingkungan kerja, telah diatur hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa seluruh perusahaan wajib menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait dan berjalan beriringan dengan sistem manajemen perusahaan.   

Keselamatan kerja karyawan adalah tanggung jawab penuh perusahaan. Perusahaan juga turut bertanggung jawab dan berkontribusi untuk mengelola dan memelihara fasilitas, alat dan peralatan dalam lingkungan kerja. Ini juga sebagai bentuk perusahaan mentaati peraturan negara  yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja karyawan.  Perusahaan harus memastikan bahwa lingkungan kerja yang mereka kelola memiliki sistem manajemen khusus yang mengelola keselamatan karyawan untuk menghindari kecelakaan kerja. 

Pastikan juga tim Human Resource memiliki wawasan dan keterampilan yang baik dalam menangani kecelakaan kerja termasuk bagaimana program BPJS Kesehatan bekerja. Dengan demikian, resiko terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir sekecil mungkin. 

Program-program yang ditawarkan oleh kerja BPJS dasarnya adalah sebuah bentuk jaminan perlindungan pada karyawan untuk bekerja secara optimal dan nyaman. Hanya dengan mengikuti program yang ada, karyawan mendapat jaminan yang jelas terkait dengan setiap risiko pekerjaan dan jaminan lainnya.