Dalam dunia perusahaan, hubungan yang baik antara pengusaha dan karyawan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kelancaran operasional bisnis.
Hubungan kerja yang harmonis bukan hanya membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tapi juga dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas karyawan, hingga mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
Jika hubungan kerja tidak berjalan baik, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan, mulai dari miskomunikasi, penurunan kinerja, hingga konflik ketenagakerjaan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
Oleh karena itu, pengusaha dan karyawan perlu memahami pentingnya hubungan industrial agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, adil, dan kondusif.
Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai pengertian hubungan industrial, tujuan, berbagai permasalahan yang dapat terjadi, dan strategi penyelesaiannya.
Key Takeaways
- Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku yang terlibat dalam proses produksi barang dan/atau jasa.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial, antara lain pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
- Pelaksanaan hubungan industrial cukup penting bagi perusahaan karena dapat mengoptimalkan tingkat produktivitas kerja, memberikan solusi penyelesaian konflik, mengurangi tingkat turnover, dan menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan kerja.
Pengertian Hubungan Industrial
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 16 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari pengertian dalam UU tersebut, hubungan industrial dapat diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dan karyawan yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan.
Untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, diperlukan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengurangi terjadinya perselisihan yang berpotensi menghambat kelancaran kegiatan bisnis.
Dasar Hukum Hubungan Industrial di Indonesia
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengusaha yang memiliki lini usaha tentunya berorientasi pada profit yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis yang dibangun.
Sementara itu, tenaga kerja dan buruh menjadi bagian dari ekosistem bisnis milik pengusaha yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Kedua unsur itu harus saling melengkapi agar tercipta proses bisnis yang lancar dan target yang telah ditetapkan tercapai.
Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya demi menjaga motivasi kerja sekaligus mendukung kelancaran operasional bisnis.
Sementara tenaga kerja dan buruh perlu menjalankan kewajibannya secara profesional agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal.
Demi menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU tersebut dijelaskan, “bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Perusahaan pun tidak boleh memperlakukan tenaga kerja semata-mata sebagai alat untuk memperlancar jalannya proses bisnis. Perusahaan harus memenuhi setiap hak dasar yang dibutuhkan oleh tenaga kerja.
Dijelaskan, “bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.”
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam hubungan kerja, tentu tidak luput dari yang namanya perselisihan. Perselisihan dapat muncul akibat adanya perbedaan pendapat atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar.
Untuk mengatasi hal itu, negara sudah mengatur perselisihan hubungan industrial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
UU tersebut menjelaskan pertimbangan bahwa di era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial akan semakin kompleks sehingga diperlukan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan industrial.
UU tersebut juga menegaskan bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan harus diterapkan demi kelancaran proses bisnis.
Baca juga: Mengulas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pengusaha Harus Paham
Mengapa Hubungan Industrial Penting?
Menerapkan hubungan industrial yang baik sangat penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. Salah satu tujuan hubungan industrial adalah mengurangi konflik yang terjadi di dalam lingkungan kerja.
Berikut ini akan dijabarkan secara lengkap pentingnya penerapan hubungan industrial dalam perusahaan.
Mengoptimalkan Tingkat Produktivitas Kerja
Hubungan industrial yang baik berpotensi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Jika motivasi kerja karyawan naik, maka hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja karyawan.
Konflik Dapat Tertangani dengan Baik
Dalam dunia kerja, tentunya akan ada konflik antar karyawan ataupun atasan. Dengan menerapkan hubungan industrial, setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan berbagai cara.
Mengurangi Tingkat Turnover
Hal lain mengapa hubugan industrial penting bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Apabila karyawan puas terhadap perlakuan dari perusahaan dan beban kerja yang diemban, maka tingkat turnover karyawan juga dapat berkurang.
Menjaga Hubungan yang Harmonis di Lingkungan Kerja
Hubungan industrial dapat menjaga keharmonisan antarpihak terkait, baik itu atasan maupun karyawannya. Jika hubungan terjaga secara harmonis, maka proses kerja sama antarpihak terkait pun dapat berjalan lancar.
Pihak-Pihak Dalam Hubungan Industrial
Dalam hubungan industrial, terdapat beberapa unsur yang terlibat dan memiliki peran penting dalam pelaksanaannya, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Ketiga pihak tersebut mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang saling melengkapi untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
Ketentuan mengenai peran masing-masing pihak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 102.
Berikut penjelasan lengkap mengenai peran ketiga pihak tersebut.
1. Pemerintah
Dalam hubungan industrial, pemerintah merupakan pihak pembuat kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Pekerja
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja. Buruh dan serikat pekerja/serikat buruh memiliki peran dalam menjalankan pekerjaan secara profesional.
Pekerja juga berperan dalam menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyampakan pendapat secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta berpartisipasi dalam mendorong kemajuan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
3. Pengusaha
Sebagai pihak yang memiliki bisnis usaha, seorang pengusaha dan perusahaannya berperan dalam menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Baca juga: Serikat Pekerja: Tujuan & Manfaat yang Harus Dipahami
Prinsip Hubungan Industrial
Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam hubungan industrial sebagai acuan untuk membentuk hubungan yang baik antara pekerja dan pengusaha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 427 Tahun 2025, terdapat beberapa prinsip dasar hubungan industrial di Indonesia, antara lain:
1. Kepentingan Bersama
Mengutamakan kepentingan antara pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah.
2. Kemitraan dan Saling Ketergantungan antara Pekerja dan Pengusaha
Antara pengusaha dan pekerja perlu saling melengkapi sebagai mitra dalam produksi.
3. Hubungan Fungsional dan Pembagian Tugas
Masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hubungan industrial memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan.
4. Bersifat Kekeluargaan
Hubungan kerja antara pihak yang terlibat menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas.
5. Ketentraman Bekerja dan Ketenangan Berusaha
Lingkungan kerja yang tenang dan tentram dapat mendorong kenaikan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
6. Peningkatan Produktivtas dan Kesejahteraan Bersama
Dalam pelaksanaan hubungan industrial yang baik, akan terjadi kenaikan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
Permasalahan yang Muncul Dalam Hubungan Industrial
Dalam dunia kerja, tidak akan terlepas dari konflik yang muncul di dalam perusahaan. Perselisihan umumnya muncul karena adanya perbedaan pendapat atau kekeliruan dalam menangani suatu pekerjaan.
Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Perselisihan tersebut sudah diklasifikasikan melalui peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
1. Perselisihan Hak
Perselisihan hal adalah perselisihan yang terjadi karena adanya hak yang tidak terpenuhi, akibat adanya perbedaan pelaksanaan dan pandangan terhadap ketentuan yang sudah tertuang di dalam perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.
2. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesamaan pandangan tentang pembuatan, perubahan syarat-syarat kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesamaan pendapat dalam hal pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan Antarpekerja
Perselisihan antarpekerja adalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pekerja lain dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham dalam hal keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
Contoh Permasalahan Hubungan Industrial
Contoh Kasus Perselisihan Hak
PT Maju Lancar memiliki peraturan dalam Perjanjian Kerja Bersama bahwa karyawan yang bekerja melebihi waktu normal atau lembur berhak memperoleh upah lembur sebesar dua kali lipat dari upah harian.
Namun, dalam empat bulan terakhir, perusahaan tidak memenuhi hak upah lembur tersebut kepada karyawan. Para karyawan pun meminta perusahaan untuk melakukan pembayaran kekurangan tersebut sesuai dengan aturan pada PKB.
Akibatnya, para karyawan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melaporkan kepada pihak terkait sebagai perselisihan hak.
Contoh Kasus Perselisihan Kepentingan
Para pekerja di PT Abadi Nan Jaya memberikan usulan mengenai kenaikan uang makan dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per hari dalam perundingan PKB baru.
Namun, perusahaan menolak kenaikan tersebut karena menilai kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil dan hanya mampu memberikan kenaikan sebesar Rp25.000. Negosiasi pun berjalan alot dan tidak tercapai kesepakatan.
Contoh Kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
PT Teknologi Intra melakukan PHK terhadap 50 karyawan dengan alasan efisiensi anggaran karena terjadinya penurunan penjualan.
Namun, para karyawan melihat perusahaan masih melakukan operasional secara normal dan tetap melakukan perekrutan karyawan baru di divisi lain. Tidak hanya itu, perusahaan juga hanya memberikan uang pesangon sebesar 50% dari ketentuan yang berlaku.
Para karyawan kemudian melakukan penuntutan karena tindakan PHK dilakukan secara tidak sah dan tidak terpenuhinya hak pesangon.
Contoh Kasus Perselisihan Antarpekerja
Di PT Logistik Bermuda, terdapat dua serikat pekerja, yaitu Serikat Karyawan Mandiri dan Serikat Pekerja Nasional.
Saat perusahaan membuka perundingan PKB, kedua serikat pekerja mengklaim sebagai pihak yang berhak untuk mewakili perundingan karena memiliki jumlah anggota yang paling banyak.
Perselisihan antara keduanya semakin memanas saat salah satu pihak serikat menduga pihak dari serikat lain melakukan perekrutan secara tidak sah.
Hal itu pun menyebabkan terjadinya konflik antarseikat kerja di dalam satu perusahaan.
Strategi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial
Setiap permasalahan dalam hubungan industrial dapat menimbulkan kerugian, baik bagi perusahaan maupun pekerja.
Bagi perusahaan, permasalahan tersebut dapat menghambat jalannya proses bisnis, sedangkan bagi pekerja dapat memengaruhi kinerja dan tingkat produktivitas kerja.
Maka dari itu, diperlukan strategi penyelesaian yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hubungan kerja agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan dengan lancar.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dijelaskan dua strategi untuk mengatasi permasalahan hubungan kerja. Kedua strategi itu adalah sebagai berikut.
Perundingan Bipartit
Perundingan bipartit adalah salah satu perundingan yang dilakukan oleh para pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial..
Perundingan bipartit ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak yang terlibat tanpa dicampuri oleh pihak lain.
Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
Perjanjian bersama tersebut kemudian didaftarkan oleh para pihak pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah tempat mengadakan perjanjian bersama.
Namun, apabila perundingan tersebut tidak ditemukan kesepakatan bersama, maka strategi penyelesaian dilanjutkan melalui proses perundingan tripartit.
Perundingan Tripartit
Perundingan ini dilakukan oleh para pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator.
Berikut ini tahapan perundingan tripartit.
1. Mediasi
Mediasi adalah penyelesaian berbagai perselisihan dalam hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh pihak ketiga sebagai mediator.
Mediator adalah pihak yang berasal dari instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh menteri untuk melakukan mediasi dan memberikan saran kepada para pihak yang berselisih.
Apabila terjadi kesepakatan melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator, lalu didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial di tempat terjadinya Perjanjian Bersama.
2. Konsiliasi
Konsiliasi adalah penyelesaian berbagai perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator.
Konsiliator memiliki tugas untuk menciptakan kedamaian antara para pihak dan menemukan kesepakatan bersama.
Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka konsiliator harus mengeluarkan anjuran tertulis, kemudian membuat Perjanjian Bersama untuk didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Arbitrase
Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari pihak-pihak yang sedang berselisih.
Melalui kesepakatan tersebut, para pihak menyerahkan proses penyelesaian perselisihan kepada seorang arbitrer. Putusan yang dihasilkan secara arbitrer bersifat final dan mengikat para pihak yang berselisih.
Bangun Hubungan Industrial yang Lebih Efektif dengan Software HRIS LinovHR
Perselisihan dalam hubungan industrial dapat muncul akibat administrasi, pengelolaan data, atau kebijakan kerja yang tidak tertata dengan baik. Tim HR membutuhkan sistem yang terstruktur agar hak dan kewajiban setiap karyawan dapat terdokumentasi dengan jelas dan memudahkan proses penyelesaian ketika terjadi konflik.
Anda dapat menggunakan salah satu produk dari Software HRIS LinovHR, yaitu Organization Management. Modul ini memiliki fitur-fitur yang dapat mempermudah Anda dalam mengelola kebutuhan karyawan dan menyederhanakan sistem kerja dalam satu platform.
Dengan penggunaan software LinovHR ini dapat mendukung tim HR untuk mencegah terjadinya konflik di lingkungan kerja.
Ingin pengelolaan hubungan kerja dengan karyawan jadi lebih mudah? Yuk, coba demo LinovHR sekarang dan temukan solusinya.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama?
PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
Apa peran HR dalam menjaga hubungan industrial?
HR berperan menjaga komunikasi antara perusahaan dan pekerja, memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, dan membantu mencegah konflik kerja.
Apa dampak hubungan industrial yang buruk?
Hubungan industrial yang buruk dapat menyebabkan konflik kerja, penurunan produktivitas, meningkatnya turnover karyawan, hingga kerugian bagi perusahaan.
Bagaimana cara perusahaan mencegah konflik hubungan industrial?
Perusahaan dapat mencegah konflik dengan membangun komunikasi yang baik, menerapkan kebijakan kerja yang adil, dan mengelola administrasi ketenagakerjaan secara transparan dan terstruktur.
Apa tantangan hubungan industrial di era digital?
Tantangan hubungan industrial di era digital meliputi perubahan sistem kerja yang semakin fleksibel, meningkatnya penggunaan teknologi dan otomatisasi, perlindungan data karyawan, hingga penyesuaian keterampilan tenaga kerja terhadap perkembangan digital. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga komunikasi dan hubungan kerja tetap harmonis di tengah pola kerja hybrid atau remote working.
