perhitungan pph 21

Cara Perhitungan PPh 21, Contoh dan Kesalahan yang Sering Terjadi

Apakah saat ini memiliki posisi di perusahaan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam manajemen payroll? Pasti pernah melakukan perhitungan PPh 21 bukan?

Ketika menentukan besaran gaji yang bisa diterima oleh setiap karyawan biasanya ada potongan-potongan yang diberikan terhadap karyawan sebelum gaji diterima oleh karyawan. Salah satu potongan yang wajib dan ada di setiap karyawan adalah potongan PPh 21.

Secara ringkas, PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, non pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan SDM lainnya yang berhubungan dengan operasional kerja perusahaan.

 

 

Elemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini adalah beberapa elemen pajak penghasilan pasal 21:

 

Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan selama setahun yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan.

Biaya jabatan biasanya ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto selama satu tahun, setinggi-tingginya Rp. 500.00 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun.

 

Biaya Pensiun

Besar biaya pensiun yang ditentukan yakni sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya biaya pensiun yang dimaksud yakni Rp. 200.000 per bulan atau Rp. 2.400.000 per tahun.

 

BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan

Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk masing-masing jaminan yakni sebesar 2% untuk Jaminan Hari Tua (JHT), 1% untuk Jaminan Pensiun (JP), 0,24% untuk Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan yang terakhir yakni 0,3% untuk Jaminan Kematian (JKM).

 

Penghasilan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 setelah dihitung dengan berbagai macam tunjangan yang diterima karyawan, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah komponen yang tidak kalah penting dari Penghasilan Kena Pajak. Komponen yang satu ini adalah pengurang jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak.

 

payroll

 

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, besarnya PPh 21 yang ditanggung oleh setiap karyawan disesuaikan dengan besaran gaji yang didapat per tahunnya. Ketentuannya adalah:

 

  • Penghasilan per tahun sampai dengan Rp50.000.000 kena pajak penghasilan 5%
  • Penghasilan di atas Rp50.000.000 – Rp 250.000.000 kena 15%
  • Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000 kena 25%
  • Di atas Rp500.000.000 maka pajaknya adalah 30%

 

Ada tiga metode sederhana yang bisa digunakan untuk menghitung berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Namun rumus perhitungan PPh 21 ini tergantung dari tunjangan-tunjangan serta potongan-potongan lainnya yang diterapkan oleh perusahaan terhadap karyawannya.

Secara umum metode yang bisa digunakan adalah:

 

Metode gross

Metode ini digunakan bagi karyawan yang bertanggung jawab atas PPh 21-nya sendiri dengan kata lain pendapatan yang diterima belum dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran pajaknya.

 

Contoh Perhitungan PPh 21 dengan metode gross

Pak adi memiliki gaji dengan besar Rp10.000.000 per bulan, maka gaji pak adi per tahun adalah Rp120.000.000 yang berarti tarif PPh 21 yang berlaku adalah 15%.

Maka perhitungannya Rp120.000.000 x 15% menghasilkan Rp9.900.000 per tahun, sehingga take home pay per bulan yang pak adi dapatkan adalah Rp9.175.000.

 

Metode Gross Up

Metode perhitungan PPh 21 gross up digunakan untuk karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak oleh perusahaan. Dengan kata lain gajinya dinaikkan terlebih dahulu sesuai dengan besar PPh 21 yang berlaku.

Dengan menggunakan ilustrasi nomor metode gross, maka besaran PPh 21 yang menjadi tanggungan pak adi jika memakai metode gross up adalah Rp825.000 per bulan.

Kemudian gaji dinaikkan oleh perusahaan sehingga gaji kotor yang Anda miliki adalah Rp10.825.000 per bulan, dari sini baru dihitung PPh 21-nya sehingga take home pay yang Anda terima menjadi Rp10.000.000 per bulan.

 

Metode Net

Metode ini digunakan untuk karyawan yang pajaknya telah ditanggung oleh perusahaan. Metode perhitungannya sama dengan metode gross namun take home pay yang diterima adalah Rp10.000.000 per bulan tanpa ada potongan pajak tanpa ada kenaikan gaji terlebih dahulu.

 

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Perhitungan PPh 21 Net, Gross, dan Gross Up

 

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Perhitungan PPh 21

Dalam melakukan perhitungan PPh 21 secara umum ada dua faktor yang harus dihitung yaitu faktor subjektif dan objektif. Yang termasuk dalam faktor subjektif adalah kepemilikan NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan, masa kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor objektif yaitu penghasilan teratur atau tidak teratur.

Setiap perusahaan memiliki situasinya sendiri terhadap faktor-faktor tersebut sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan pajak penghasilan, antara lain adalah:

 

Ada Elemen Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajaknya

Banyak perusahaan yang tidak melakukan perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan. Yang termasuk dalam penghasilan tidak teratur misalnya adalah THR, jasa produksi, insentif atau bonus penjualan, uang lembur, gratifikasi, maupun imbalan apapun yang diberikan selain penghasilan yang teratur.

 

Kesalahan dalam menentukan status PTKP

Kesalahan lain yang cukup banyak dilakukan perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh 21 terhadap karyawannya adalah kesalahan dalam menentukan PTKP.

PTKP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak di mana perhitungannya sesuai dengan status dari karyawan wajib pajak.

Perhitungan PTKP untuk karyawan yang sudah kawin, dengan yang belum kawin, dan juga dengan yang memiliki tanggungan keluarga maksimal sebanyak 3 orang memiliki perhitungan yang berbeda.

Karena perbedaan-perbedaan inilah maka kesalahan perhitungan kerap terjadi. Padahal kesalahan perhitungan PTKP bisa merugikan karyawan karena take home pay yang diberikan kurang dari yang seharusnya, atau merugikan perusahaan karena kelebihan bayar.

 

Solusi untuk Mengatasi Resiko Kesalahan Perhitungan PPh 21

Karena bisa merugikan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21, lalu bagaimana solusinya yang efektif serta efisien?

Solusinya adalah menggunakan layanan Payroll Outsourcing LinovHR yang bisa memberikan perusahaan Anda keuntungan lebih seperti:

 

  • Proses payroll memakan banyak waktu dan tenaga karena ada banyak sekali hal yang harus dihitung dengan jitu agar setiap karyawan bisa mendapatkan gaji sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta pembuatan laporan keuangan payroll pun jadi lebih mudah dan simpel.
  • Perusahaan bisa memiliki sistem payroll yang sesuai dengan aturan perhitungan PPh 21 di Indonesia sehingga tidak ada resiko sanksi administrasi pajak terhadap perusahaan.
  • Terhindar dari praktek konsultan payroll yang nakal dan tidak transparan jika Anda meng-outsource-kan payroll ke perusahaan jasa akuntan.
  • Tidak perlu melakukan perekrutan SDM baru untuk membantu tenaga sistem payroll yang memiliki setumpuk pekerjaan administrasi dan semuanya harus selesai tepat waktu.
  • Anda bisa lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih penting dalam memastikan perusahaan bisa berkembang sesuai dengan target.
  • Kesalahan perhitungan PPh 21 akan menjadi sangat minim karena sistem Payroll Outsourcing dari LinovHR terbukti akurat dan update aturan pajak Indonesia.

 

Mudahkan urusan payroll pada perusahaan anda dengan Payroll Outsourcing LinovHR. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim sales LinovHR sekarang juga.