Key Takeaways
- Gaji Pokok adalah upah yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atas pemenuhan kewajibannya dalam bekerja.
- UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar minimum upah yang ditetapkan oleh perusahaan untuk para industri, lembaga, instansi, dan perusahaan dalam menentukan besaran upah karyawan.
- Perbedaan antara gaji pokok dan UMR adalah bentuk komponennya. Dalam komponen UMR, terdiri dari gaji pokok tanpa tunjangan atau gaji yang sudah termasuk tunjangan tetap pekerja.
- Nominal UMR di setiap daerah wilayah Indonesia berbeda-beda.
Dalam bekerja untuk suatu perusahaan, karyawan punya sejumlah hak dan kewajiban tertentu. Salah satu hak karyawan adalah menerima gaji pokok.
Gaji pokok adalah pendapatan dasar yang wajib dipenuhi perusahaan untuk karyawan atas pekerjaannya. Ada juga yang masih belum memahami perbedaannya dengan UMR. Kedua istilah ini memiliki perbedaan makna dan juga komponen di dalamnya.
Ingin lebih mengetahui apa perbedaan dari gaji pokok dan UMR? Mari simak ulasan mengenai perbedaaan dari keduanya.
Apa itu Gaji Pokok?
Gaji Pokok adalah upah atau imbalan dasar yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atas pemenuhan kewajibannya dalam bekerja. Besaran atas gaji pokok yang diterima oleh karyawan berdasarkan atas perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan.
Pengertian gaji pokok menurut Undang-Undang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2).
Dalam pasal tersebut menyebutkan, gaji atau upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan, untuk nominalnya ditetapkan melalui kesepakatan.
Lalu, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 94 menjelaskan bahwa besaran nominal komponen gaji, yakni sedikitnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.
Gaji pokok beserta mekanisme kenaikannya diatur berdasarkan kebijakan perusahaan yang tertera dalam kontrak perjanjian kerja. Sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) besaran nominalnya ditetapkan oleh Pemerintah.
Apa yang Dimaksud UMR?
UMR (Upah Minimum Regional) adalah standar minimum upah yang ditetapkan oleh perusahaan untuk para industri, lembaga, instansi, dan perusahaan dalam menentukan besaran upah karyawan.
Tujuan penetapan UMR, yakni untuk memastikan para pekerja mendapatkan upah penghasilan yang layak untuk hidup. Akan tetapi, nominal UMR di setiap daerah wilayah Indonesia berbeda-beda.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, pada Pasal 4, menjelaskan bahwa penghasilan layak merupakan jumlah upah atau pendapatan yang diterima oleh para pekerja mampu untuk memenuhi kemampuan hidup secara wajar.
Besaran nilai nominal UMR ditentukan berdasarkan biaya hidup di masing-masing wilayah. Daerah dengan biaya hidup yang tinggi, maka nominal UMR pun besar.
Misalnya, seperti di daerah DKI Jakarta, lantaran biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup cukup tinggi, maka besaran nilai UMR di sana pun terbilang besar.
Ketika Pemerintah Pusat mengusulkan jumlah nilai UMR di suatu daerah, perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah atau Gubernur setempat.
Hal ini lantaran Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dahulu apakah besaran nominal UMR telah layak untuk diterima para pekerja atau belum.
Ketentuan atas Upah Minimum Regional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- UMR Tingkat 1 hanya berlaku di dalam satu provinsi
- UMR Tingkat 2 berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau wilayah pembangunan ekonomi daerah dan kekhususan suatu wilayah tertentu.
Apa itu UMP?
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ambang batas upah terendah yang ditetapkan secara resmi oleh Gubernur sebagai standar bagi tenaga kerja di wilayah provinsi tersebut.
Kebijakan ini berfungsi sebagai acuan fundamental bagi seluruh pelaku industri dalam menyusun struktur dan skala upah bagi karyawan.
Cakupan UMP berlaku di seluruh cakupan administratif provinsi, termasuk setiap kabupaten dan kota yang berada di dalam provinsi tersebut.
Perlu dicatat bahwa, UMP telah menggantikan penggunaan istilah UMR sebagai standar formal dalam kebijakan pengupahan nasional
Apa Itu UMK?
Setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemimpin daerah di bawah provinsi akan melakukan permohonan penyesuaian pengupahan melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal.
UMK berfungsi sebagai standar upah minimum yang mengikat secara hukum di tingkat administratif kabupaten atau kota.
Prosedur penetapannya melibatkan usulan dari Bupati atau Wali Kota, yang kemudian disahkan melalui keputusan Gubernur.
Implementasi UMK merupakan langkah untuk menyeimbangkan disparitas ekonomi antarwilayah dan memastikan bahwa standar pengupahan tetap relevan dengan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta standar kebutuhan hidup layak yang di tiap daerah.
Apa Itu Tunjangan?
Tunjangan adalah kompensasi pelengkap yang diberikan perusahaan di luar gaji pokok, berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Meskipun secara regulasi bersifat opsional dan fleksibel di luar ketentuan dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, tunjangan memegang peranan krusial dalam memperkuat Employee Value Proposition perusahaan.
Dengan mengintegrasikan berbagai tunjangan seperti subsidi transportasi, tunjangan konsumsi, maupun dukungan kesejahteraan lainnya, perusahaan mampu menciptakan paket kompensasi yang kompetitif, dan memitigasi risiko turnover serta meningkatkan keterikatan dengan karyawan.
Dalam praktiknya, tunjangan biasanya terbagi menjadi tetap dan tidak tetap. Berikut penjelasannya:
Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap merupakan komponen yang terikat dengan substansi pekerjaan utama dan diberikan secara rutin sebagai bagian dari struktur kompensasi karyawan.
Tunjangan tetap umumnya terikat pada operasional seperti kehadiran, tingkat tanggung jawab jabatan, masa bakti.
Pengelolaan tunjangan tetap secara konsisten dan terukur bisa menjadi cara dalam menciptakan keadilan internal serta memperkuat loyalitas karyawan.
Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan tidak tetap bersifat kondisional, di mana periode pemberian dan nominalnya disesuaikan dengan aktivitas operasional spesifik atau pemenuhan kriteria kehadiran tertentu.
Model kompensasi ini dirancang untuk memberikan insentif langsung atas pelaksanaan tugas-tugas lapangan maupun penugasan khusus, seperti tunjangan transportasi untuk mobilitas dinas atau tunjangan konsumsi saat penugasan di luar kota.
Pemberian tunjangan ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih dinamis, sekaligus memberikan apresiasi yang adil kepada karyawan berdasarkan kontribusi riil mereka dalam operasional harian yang bersifat tidak tetap.
Apakah Gaji Pokok Harus Sama dengan UMP?
Gaji pokok tidak harus sesuai dengan nominal UMP. Dalam penyusunan struktur pengupahan, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan besaran gaji pokok, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap memenuhi ambang batas UMP yang berlaku.
Dengan kata lain, UMP berfungsi sebagai batas bawah bagi total penghasilan kotor yang diterima karyawan.
UMP akan memastikan perusahaan bahwa akumulasi dari gaji pokok dan tunjangan tetap tidak berada di bawah ketentuan UMP, guna memenuhi kepatuhan regulasi ketenagakerjaan serta menjamin standar penghidupan minimum bagi seluruh tenaga kerja dalam ekosistem organisasi
Cara Menghitung Gaji Pokok Berdasarkan UMP
Berikut ini adalah perhitungan Gaji Pokok berdasarkan UMP:
Gaji Pokok = UMP – Tunjangan
Dengan ketentuan, minimal gaji pokok adalah 75% dari UMP dan 25% dialihkan pada tunjangan. Jika tidak ada tunjangan, maka gaji pokok sama dengan UMP.
Simulasi:
UMP Jakarta = 5.729.876
maka pehitungannya adalah:
Gaji Pokok = 5.729.876 x 75%
Gaji Pokok = 4.297.407
Tunjangan = 5.729.876 x 25%
Tunjangan = 1.432.469
Maka minimal gaji pokok yang harus diterima adalah sebesar 4.297.407 Rupiah, dengan tunjangan sebesar 1.432.469 rupiah
Jadi, Apa Perbedaan antara Gaji Pokok dan UMR?
Perbedaan antara gaji pokok dan UMR adalah bentuk komponennya. Dalam komponen UMR, terdiri dari gaji pokok tanpa tunjangan atau gaji yang sudah termasuk tunjangan tetap pekerja.
Umumnya Upah Minimum Regional akan mengalami peninjauan dalam jangka waktu setiap 2 tahun sekali. Berikut beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan peninjauan:
- Biaya hidup di daerah terkait
- Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK)
- Kemampuan, perkembangan, serta kelangsungan ekonomi perusahaan
- Keadaan pasar kerja
- Tingkat ekonomi negara dan pendapatan per kapita
Dari penjelasan di atas, telah diketahui bahwa gaji pokok merupakan salah satu komponen pembentuk dari UMR. Berikut ketentuan atas kemungkinan perhitungannya.
- Nilai gaji pokok lebih kecil dari upah minimum, jika nominal dari UMR adalah Rp 4.000.000, maka karyawan menerima upah sebesar Rp 3.500.000 dan tunjangan tetap Rp 500.000
- Nilai gaji pokok sama besarnya dengan upah minimum, hal ini apabila besaran UMR sebesar Rp 4.000.000, maka karyawan pun menerima upah sebanyak Rp 4.000.000
- Nilai gaji pokok lebih besar dari upah minimum, jika besaran nominal UMR sebanyak Rp 4.000.000, maka karyawan pun mendapat upah sebesar Rp 4.000.000
Apabila perusahaan Anda menggunakan ketentuan kebijakan poin 2 di atas, maka setiap ada kenaikan UMR, perlu melakukan revisi upah. Hal ini dikarenakan UMR terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Mengapa Besaran UMP Berbeda Di Setiap Daerah
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa UMP di setiap daerah berbeda:
Kebutuhan Hidup Daerah
Penetapan nominal UMP didasarkan pada kalkulasi terhadap Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di suatu wilayah.
Komponen ini mencakup pemenuhan kebutuhan primer yang esensial, mulai dari nutrisi pangan, tempat tinggal, akses transportasi, hingga layanan kesehatan dasar.
Perbedaan nominal UMP merupakan konsekuensi dari variasi indeks biaya hidup dan kondisi ekonomi regional yang spesifik di masing-masing daerah.
Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pengupahan tetap menjaga daya beli tenaga kerja dan menjamin standar kehidupan minimum yang manusiawi, sekaligus merefleksikan realitas ekonomi lokal.
Indeks Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen (IHK) berfungsi sebagai indikator dalam mengukur daya beli masyarakat serta memantau harga komoditas barang dan jasa dalam ekosistem ekonomi suatu daerah.
Dalam konteks pengupahan, IHK berperan sebagai variabel yang menentukan diferensiasi nominal UMP antarwilayah.
Dengan memproyeksikan perubahan biaya hidup yang tercermin dalam IHK, pemerintah daerah dapat menetapkan standar pengupahan yang mampu menjaga stabilitas daya beli tenaga kerja, sekaligus merespons dinamika inflasi secara akurat guna menjamin kesejahteraan yang relevan dengan realitas ekonomi di tiap provinsi.
Tingkat Ekonomi
Penentuan nominal UMP selanjutnya secara substansial dipengaruhi oleh profil ekonomi dan produktivitas suatu daerah.
Terdapat korelasi positif mengenai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta produktivitas tenaga kerja yang tinggi cenderung menetapkan standar UMP yang lebih tinggi.
Sebaliknya, wilayah dengan akselerasi ekonomi yang lebih lambat atau turun akan memiliki parameter pengupahan yang menyesuaikan dengan kapasitas fiskal dan produktivitas lokalnya.
Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pengupahan tetap selaras dengan kapasitas ekonomi wilayah, menjaga keseimbangan antara daya beli tenaga kerja dan keberlangsungan iklim investasi di daerah tersebut.
Kemampuan Perusahaan
Dalam merumuskan nominal UMP, pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengevaluasi kapasitas ekonomi sektor industri di wilayahnya.
Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar upah yang ditetapkan selaras dengan kemampuan bayar perusahaan, guna menjamin iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Dengan mempertimbangkan kondisi sektor bisnis, pemerintah berupaya mencari titik yang melindungi hak normatif tenaga kerja tanpa memicu disrupsi operasional, kebangkrutan, atau gelombang pemutusan hubungan kerja akibat beban upah yang melampaui daya dukung ekonomi perusahaan setempat.
Dampak Kenaikan UMP
Berikut ini beberapa dampak yang bisa dihasilkan dari kenaikan UMP:
Karyawan
Penyesuaian UMP memiliki dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan tenaga kerja, dengan memberikan daya beli yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang esensial.
Secara strategis, peningkatan upah ini berfungsi sebagai pemicu bagi motivasi kerja, di mana karyawan yang merasa terkompensasi dengan adil cenderung menunjukkan tingkat engagement yang lebih tinggi.
Lebih jauh lagi, stabilitas finansial ini akan mengonversi dorongan motivasi tersebut ke dalam peningkatan produktivitas di perusahaan.
Ketika perusahaan merespons kenaikan UMP dengan sistem manajemen kinerja yang selaras, hal ini tidak hanya meningkatkan standar hidup karyawan, tetapi juga memperkuat efisiensi operasional dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan.
Perusahaan
Penyesuaian UMP yang baru akan meningkatkan beban biaya operasional, yang menuntut ketajaman analisis finansial dari pihak manajemen.
Dalam menghadapi dinamika kenaikan biaya tenaga kerja ini, perusahaan wajib melakukan kalkulasi strategis dalam menyusun struktur gaji dan tunjangan agar efisiensi operasional tetap terjaga.
Perhitungan ini bertujuan untuk mempertahankan profit margin tanpa mengorbankan daya saing di pasar. Oleh karena itu, diperlukan perancangan model kompensasi yang presisi yang menyeimbangkan antara kewajiban pengupahan terhadap karyawan dengan kapabilitas pendapatan perusahaan untuk menjamin keberlangsungan bisnis di tengah pasar bisnis yang fluktuatif.
Permudah Pengelolaan Gaji Karyawan dengan Software Payroll dari LinovHR
Terkadang, HR memiliki tantangan dalam melakukan perhitungan gaji atau payroll karyawannya. Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, seperti gaji pokok, tunjangan tetap atau bonus. Semua komponen itu harus dihitung dengan seksama.
Mengelola gaji karyawan dengan metode manual juga tidaklah efektif. Selain itu, cara manual juga rentan terjadi kehilangan data-data penting perusahaan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat mulai beralih dengan menggunakan Software Payroll dari LinovHR.
Perhitungan payroll dapat dimudahkan dengan fitur Payroll Component di software tersebut. Komponen seperti gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya dapat dikelompokkan sesuai kesepakatan karyawan dengan perusahaan.
Dengan pengelompokkan yang benar, penggajian karyawan juga dipastikan akurat. Tanpa adanya human error.
Dengan didukung dengan beragam fitur pendukung, akan semakin memudahkan Anda dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.
Tertarik untuk tahu lebih lanjut soal Software Payroll LinovHR? Segera ajukan demo gratis sekarang juga!
